Wabup Bartim Perkuat Koordinasi Penanganan Karhutla dan Kekeringan Bersama BNPB

.

TAMIANG LAYANG, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta ancaman kekeringan melalui koordinasi bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Komitmen tersebut ditunjukkan Wakil Bupati Barito Timur, Adi Mula Nakalelu, saat menghadiri rapat koordinasi penanganan karhutla bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Barito Timur Nursulistiyo, Asisten I Sekretariat Daerah Ari Panan P. Lelo, serta Kepala Pelaksana BPBD dan Damkar Barito Timur Ahmad Gazali.

Ari Panan P. Lelo menjelaskan, rapat koordinasi membahas sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi peningkatan risiko karhutla selama musim kemarau, termasuk penguatan kapasitas personel, kesiapan sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektor.

“Selain peningkatan personel, juga dibahas pendampingan kepada daerah melalui dukungan logistik dan peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, termasuk rencana *deploy* helikopter patroli untuk memperkuat pemantauan wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi kebakaran,” jelas Ari.

Rapat tersebut juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik individu maupun korporasi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus menekan kejadian karhutla.

Selain penegakan hukum, pemantauan kondisi cuaca dan perkembangan iklim menjadi perhatian untuk memastikan langkah antisipasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan status siaga darurat karhutla pada 26 Mei hingga 31 Oktober 2026 melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100.3.3.1/142/2026.

Dalam arahannya, BNPB meminta pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan dengan melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, dan masyarakat. Kesiapan personel satuan tugas darat serta patroli rutin di wilayah rawan kebakaran juga menjadi langkah penting untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.

Pemerintah daerah turut diminta mendata wilayah terdampak kekeringan sebagai dasar penentuan langkah penanganan dan penyaluran bantuan sesuai kebutuhan.

Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Bartim berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor untuk mengantisipasi karhutla dan kekeringan, sekaligus melindungi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan selama musim kemarau 2026. (Kn)