Anggota DPR RI Ujang Iskandar Sosialisasikan Program PTSL
Tim Redaksi

potretkalteng.com - PANGKALAN BUN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Sosialisasi Program Strategis bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Sosialisasi berlangsung pada Rabu (13/12/2023) dengan menyertakan narasumber Ujang Iskandar.

Baca Lainnya :

• Tutup MTQH XXXI Tingkat Provinsi Kalteng, Gubernur Sugianto Sabran Berikan Doorprize 32 Paket Umroh0
• Kepala BKD Provinsi Kalteng Hadiri Pembukaan MTQH Ke XXXI Tahun 20230
• Ketua TP PKK Kalteng Buka Islamic Fair pada MTQH ke XXXI Tingkat Provinsi Tahun 20230
• Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Buka Secara Resmi MTQH ke XXXI Tingkat Prov. Kalteng Tahun 20230
• Wapres Maruf Amin Apresiasi Kinerja Monica Putri Rasyid Berdayakan Ribuan UMNK Hingga mampu ekspor0

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI yang pernah menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Barat ini menjelaskan terkait betapa pentingnya sertifikat untuk setiap tanah yang dimiliki warga. 

Foto bersama

"Dengan adanya sertifikat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, red) dari BPN ini maka tanah-tanah kalian sekarang sudah memiliki nilai lebih. Jadi tolong dijaga sertipikat ini," kata Ujang Iskandar dalam paparannya.

Salah satu nilai lebih yang bisa dihasilkan melalui sertifikat ialah memberi kesempatan warga untuk mendapat akses perekonomian melalui perbankan. Dengan itu, warga bisa mendapat tambahan modal untuk meningkatkan usahanya. 

"Namun, kalau sampai ingin diagunkan sertipikatnya, tolong dijaga. Dipelajari dulu bisnisnya, sehingga sertipikat tidak hilang," terang Ujang Iskandar.

Selain itu, setifikat juga memberikan kepastian kepemilikan tanah masyarakat, sehingga tidak perlu takut lagi pada mafia tanah ataupun orang-orang yang hendak menyerobot tanah tersebut.

 "Jadi sertifikat ini merupakan sebuah bukti hak Bapak/Ibu. Jadi tidak ada lagi orang dari negara mana pun yang bisa mengambil tanah Bapak/Ibu sekalian," tutur Ujang Iskandar.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, Febri Effendi mengatakan, di tengah berkembangnya jumlah populasi maka masyarakat tidak bisa lagi merasa tidak membutuhkan sertifikat. "Ini untuk mencegah jangan sampai menyisakan masalah kepada anak cucu kita nanti. Jumlah manusia itu terus bertambah, tapi tanah itu tidak bertambah," tuturnya.(adv)

RT