Bawaslu Palangka Raya Minta KPU Sosialisasikan Aturan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah 2024

Palangka Raya, 27 Agustus 2024 – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palangka Raya mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya untuk segera melakukan sosialisasi terkait prosedur pendaftaran bakal calon walikota dan wakil walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ketua Bawaslu Palangka Raya, Endrawati, melalui Komisioner Bawaslu Eko Sulistio, menekankan pentingnya transparansi dan kecepatan dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Eko Sulistio mengungkapkan bahwa KPU perlu bergerak cepat untuk memberikan sosialisasi mengenai aturan dan pedoman pendaftaran yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi serta edaran dari KPU RI. Ia menambahkan bahwa dengan waktu pendaftaran yang semakin dekat, yang dijadwalkan pada 27-29 Agustus 2024, KPU diharapkan sudah mengumumkan persyaratan pendaftaran, termasuk setiap perubahan yang mungkin terjadi berdasarkan putusan MK.

Baca Lainnya :

• Luar Biasa, Deklarasi Erlin Hardi - Alberkat Yadi Dibanjiri Massa 0
• Komunitas Relawan Tabela Huma Betang Nyatakan Dukungan untuk Agustiar-Edy0
• Adv Ajungs TH L Suan SH Minta Polisi Segera Proses Dugaan Pengancaman Hikmah0
• Ketua Nasdem Barut Ikuti Kongres Nasdem, Komitmen Diteguhkan untuk Kemajuan Barito Utara0
• Mahasiswa KKN-T UPR Kelompok 65 Tahun 2024 Membuat Pelet Ikan Untuk Budidaya di Desa Gohong0

“Penting bagi KPU untuk memastikan bahwa semua informasi terkait pendaftaran pasangan calon tersedia dengan jelas dan dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk media massa dan situs web resmi,” ujar Eko Sulistio.

Eko Sulistio juga menegaskan agar proses pendaftaran, penerimaan, pemeriksaan, dan verifikasi administrasi serta faktual dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ia mengingatkan agar KPU memastikan bahwa tidak ada pemalsuan dokumen dalam proses pendaftaran bakal calon kepala daerah.

Desakan ini mencerminkan upaya Bawaslu untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah berlangsung secara transparan dan akuntabel, guna menjaga integritas proses demokrasi di Kota Palangka Raya.(red)

RT