Harga BBM Bersubsidi Naik, Sapma PP : Pemerintah Abai !!
Tim Redaksi

Foto : 

Baca Lainnya :

• Dukung Pendidikan, Fairid Tinjau Fasilitas Pendidikan SMPN-2 Palangka Raya. 0
• Viral di Medsos, Walikota Kunjungi Langsung Pelajar Yang Jalan Kaki Tanpa Uang Saku Sekolah0
• Responsif, Polresta Palangka Raya Tanggapi Laporan Perkelahian Remaja0
• Lulusan Terbaik Fisip 2022 Ini Buat Platform Pendidikan0
• Gubernur Kalteng Tinjau Pasar Murah di Taman Iring Witu, Barito Selatan0

Potretkalteng.com - Palangka Raya - Pasca harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dan Pertamax mulai naik pada hari Minggu 4 September 2022.

Menanggapi hal itu, Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Provinsi Kalteng dengan keras menolak dengan tegas atas keputusan yang diambil oleh pemerintah tersebut.

Harga Pertalite yang awalnya Rp7.650 dinaikkan menjadi 10.000 per liter. Adapun Solar dari Rp5.150 pe liter naik jadi Rp6.800 per liter. Untuk Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.000 jadi Rp14.500 per liter.

Ryan Hidayat selaku Ketua Sapma PP Prov Kalteng mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ini adalah bentuk abai pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat saat ini.

"Dengan dinaikkannya harga BBM, tentu akan membuat harga-harga kebutuhan pokok lainnya, ikut naik"tambahnya.

Menurut Ryan Hidayat, Pemerintah belum mendengarkan suara rakyat. Dan kenaikan BBM ini akan berdampak langsung pada rakyat kecil ucapnya.

Harga BBM naik juga akan berdampak pada harga kebutuhan pokok lainnya, sehingga harga kebutuhan masyarakat yang diperlukan pun akan meningkat pula. Karena itu, SAPMA PP Kalteng menolak tegas kenaikan harga BBM.

Seperti diketahui, pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal itu disampaikan Jokowi dalam Konferensi Pers Presiden dan Menteri Terkait, di akun Youtube Sekretariat Presiden, pada Sabtu (3/9/2022) lalu.

Jokowi mengaku, anggaran subsidi pemerintah sudah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun, dan itu akan meningkat terus. Selain itu, lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi.(red)