Modernisasi Pendidikan, Program SIP Pintar Targetkan Pemerataan Fasilitas di Tahun 2026

MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM- Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Pendidikan meluncurkan program SIP Pintar sebagai motor penggerak transformasi digital di lingkungan sekolah. Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, ST., MT., menargetkan bahwa pada tahun 2026 mendatang, seluruh pelajar di wilayah tersebut sudah merasakan manfaat dari program bantuan ini secara merata.

Baca Lainnya :

• Realisasi Program 100 Hari Kerja: Bupati Shalahuddin Salurkan Bantuan Laptop dan Alkes Sekolah0
• Sinergi Pimpinan dan Staf: Kunci Keberhasilan Program di Dinas Nakertranskop UKM0
• Dorong Pelayanan Prima, Bupati Shalahuddin Motivasi Pegawai Dinas Nakertranskop UKM0
• Jaga Kehormatan dan Integritas: Pesan Tegas Bupati Shalahuddin untuk ASN Barito Utara0
• Filosofi Apel Pagi: Bupati Shalahuddin Tekankan Pentingnya Konsolidasi Sebelum Bekerja0

Saat ini, proses penyaluran bantuan berupa perangkat Chromebook dan perlengkapan sekolah sedang dilaksanakan secara bertahap. Langkah bertahap ini diambil untuk memastikan sinkronisasi data dan kesiapan infrastruktur pendukung di setiap satuan pendidikan di tingkat kecamatan maupun desa.

Bupati memahami adanya aspirasi dari orang tua siswa yang sangat menantikan bantuan ini menjangkau sekolah anak-anak mereka. Beliau meminta masyarakat untuk bersabar karena seluruh mekanisme dijalankan sesuai prosedur teknis oleh Dinas Pendidikan agar bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang membutuhkan.

Program SIP Pintar Optimal tidak hanya fokus pada pengadaan alat, tetapi juga pada optimalisasi penggunaannya dalam kurikulum pembelajaran harian. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa perangkat teknologi yang diberikan dapat meningkatkan efektivitas transfer ilmu antara guru dan murid.

Visi besar Bupati Shalahuddin adalah menjadikan Barito Utara sebagai kabupaten yang melek teknologi dimulai dari bangku sekolah. Target pemerataan di tahun 2026 menjadi komitmen jangka menengah yang terus dikejar melalui alokasi anggaran dan pengawasan ketat di lapangan.

RI