MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM- Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Ardianto, mengingatkan pemerintah desa, khususnya kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), agar memperhatikan ketentuan dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes). Hal tersebut terutama berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pengaturan pungutan desa, serta hubungan kemitraan antarlembaga pemerintahan desa.
Sejumlah masukan tersebut disampaikannya saat melaksanakan kegiatan reses di wilayah Dapil IV beberapa waktu lalu. Ardianto kembali menegaskan hal itu pada Kamis, 5 November 2026, sebagai bentuk kepeduliannya terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Barito Utara.
Ia menjelaskan, penyusunan Perdes APBDes perlu memperhatikan kesesuaian antara rencana pembangunan desa dengan prioritas pembangunan pemerintah kabupaten. Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota DPRD juga diharapkan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan program pembangunan.
Menurut Ardianto, penyelarasan perencanaan tersebut penting untuk menghindari tumpang tindih kegiatan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Dengan koordinasi yang baik, berbagai program pembangunan dapat saling mendukung dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
“Kami berharap dalam penyusunan APBDes, kepala desa dan BPD dapat memperhatikan program prioritas pemerintah kabupaten serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses. Dengan demikian, pembangunan di desa bisa lebih terarah dan selaras dengan program pembangunan daerah,” ujarnya.
Selain keselarasan program, ia juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam proses pembahasan hingga penetapan Perdes APBDes. Menurutnya, keterlambatan penetapan anggaran dapat berpengaruh terhadap kelancaran administrasi serta proses penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Ardianto turut meminta BPD menjalankan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat secara maksimal melalui Musyawarah Desa (Musdes). Keterlibatan warga dinilai diperlukan agar program maupun penggunaan anggaran desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Mengenai penyusunan Perdes yang mengatur pungutan desa, ia mengingatkan agar pemerintah desa terlebih dahulu memahami dasar hukum dan batas kewenangannya. Ia menegaskan, pelayanan administrasi yang menjadi hak masyarakat, seperti pengurusan surat pengantar, surat keterangan, dan dokumen administrasi lainnya, tidak boleh dibebani pungutan yang bertentangan dengan ketentuan.
“Pemerintah desa harus memahami mana pungutan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Jangan sampai masyarakat dibebani biaya untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang seharusnya diberikan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila terdapat pungutan yang berkaitan dengan pemanfaatan aset desa, pasar desa, pengelolaan sampah, maupun objek usaha desa lainnya, pengaturannya harus memiliki landasan hukum yang jelas. Penetapan tarif juga perlu dilakukan secara transparan, sesuai kewenangan pemerintah desa, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dan retribusi daerah.
Di samping itu, Ardianto menilai hubungan kemitraan antara kepala desa dan BPD harus terus dijaga. Kedua unsur tersebut memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga perlu mengutamakan komunikasi, koordinasi, dan musyawarah dalam mengambil keputusan.
“Kepala desa dan BPD harus menjadi mitra yang saling mendukung. Kalau ada perbedaan pendapat, selesaikan melalui musyawarah untuk mufakat, bukan justru menimbulkan konflik yang dapat menghambat pembangunan desa,” tambahnya.
Ardianto berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah desa di Kabupaten Barito Utara. Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, pembentukan regulasi sesuai ketentuan, serta hubungan kelembagaan yang harmonis, tata kelola pemerintahan desa diharapkan semakin tertib, transparan, dan akuntabel. (Lz)
0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!