MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM- Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Suparjan Efendi, mengapresiasi materi yang disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Utara, R. Firmansyah, S.H., dalam kegiatan Sosialisasi Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Aula Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kamis, 5 November 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Kajari memaparkan sejumlah materi mengenai dasar hukum, kedudukan, serta mekanisme pembentukan Peraturan Desa. Menurut Suparjan, penjelasan tersebut penting untuk meningkatkan pemahaman kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai aspek hukum dalam penyusunan regulasi di tingkat desa.
Ia menjelaskan, Perdes memiliki kedudukan penting sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap peraturan yang disusun harus berpedoman pada dasar hukum yang jelas dan mengikuti prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kami mengapresiasi materi yang disampaikan Kajari Barito Utara. Ini sangat bermanfaat bagi kepala desa dan BPD agar semakin memahami bagaimana menyusun Peraturan Desa yang benar, baik dari sisi prosedur maupun substansi hukumnya,” ujarnya.
Suparjan menilai, pemahaman terhadap regulasi sangat dibutuhkan agar pemerintah desa dapat menghindari kekeliruan dalam menetapkan aturan yang nantinya menjadi pedoman pelaksanaan pemerintahan maupun berbagai program pembangunan.
Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama antara kepala desa dan BPD selama proses pembentukan Perdes. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik di antara kedua unsur tersebut diperlukan agar setiap regulasi disusun melalui tahapan pembahasan yang sesuai dengan ketentuan.
Selain memperhatikan aspek hukum, Suparjan mengingatkan agar penyusunan Perdes turut mempertimbangkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat setempat. Setiap aturan yang dihasilkan juga harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi.
“Jangan sampai ada Perdes yang dibuat tanpa memperhatikan dasar kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, materi yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan ini harus benar-benar dipahami dan diterapkan oleh seluruh kepala desa dan BPD,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap kegiatan sosialisasi maupun pendampingan hukum bagi aparatur pemerintahan desa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam menghasilkan produk hukum desa yang berkualitas.
Dengan pemahaman hukum yang semakin baik, Perdes di Kabupaten Barito Utara diharapkan memiliki kepastian hukum serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel. (Lz)
0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!