PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, yang menyebut roda kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar) tetap berjalan normal mendapat sorotan.
Pernyataan tersebut disampaikan Suharyanto saat melaporkan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Rabu (23/9/2026).
Dalam laporannya, Suharyanto mengatakan aktivitas masyarakat seperti lalu lintas, toko, rumah makan dan kegiatan lainnya masih berjalan.
“Kami pastikan roda kehidupan masyarakat ini berjalan normal. Jadi lalu lintas, toko-toko, rumah makan, dan lain sebagainya juga biasa, tidak ada yang terganggu,” kata Suharyanto, seperti dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Namun, Suharyanto juga mengakui terdapat gangguan pada akses keluar-masuk wilayah, terutama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kabut asap yang cukup tebal disebut mengganggu penerbangan komersial maupun operasi udara penanganan karhutla.
Pernyataan mengenai kondisi masyarakat yang disebut tetap normal itu kemudian mendapat respons dari masyarakat dan sejumlah pihak di daerah.
Kritik muncul karena kondisi di lapangan dinilai tidak hanya dapat dilihat dari masih beroperasinya toko, rumah makan maupun lalu lintas, tetapi juga dari dampak kesehatan, pendidikan, transportasi dan aktivitas masyarakat yang terdampak kabut asap.
Salah satu indikatornya adalah data Dinas Kesehatan Kalteng yang mencatat 72.431 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga pekan ketiga Agustus 2026.
Palangka Raya menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 16.166 kasus, disusul Kotawaringin Barat 12.467 kasus, Kotawaringin Timur 7.982 kasus dan Kapuas 7.910 kasus.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah juga menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah kondisi kabut asap yang memburuk.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan munculnya pandangan bahwa ukuran “normal” tidak cukup hanya berdasarkan masih berlangsungnya aktivitas ekonomi dan lalu lintas masyarakat.
Ketua Perkumpulan Pemuda Nusantara (PPN), Fiteli Waruwu, S.Pd, bahkan menilai laporan yang disampaikan Kepala BNPB kepada Presiden perlu dipertanyakan karena dinilai tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan.
“Laporan itu hanya ABS (Asal Bapak Senang). Pejabat seperti ini harusnya dicopot saja,” tegas Fiteli, Kamis (24/9/2026).
Fiteli menilai pemerintah perlu melihat dampak karhutla secara lebih menyeluruh, termasuk kondisi kesehatan masyarakat, proses pendidikan, gangguan transportasi serta perjuangan warga dan relawan yang masih melakukan penanganan kebakaran.
Sementara itu, dalam laporan kepada Presiden, BNPB menyebut penanganan karhutla terus dilakukan. Hingga 22 September 2026, dari total 1.212,52 hektare lahan gambut yang menjadi sasaran penanganan, sekitar 1.002,74 hektare telah dipadamkan dan tersisa 209,78 hektare.
Untuk Kalteng, BNPB mencatat luas lahan yang masih terbakar sekitar 29,7 hektare. BNPB juga menyatakan kabut asap di Kalteng dan Kalbar masih cukup tebal karena pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat berjalan maksimal. Kondisi tersebut turut menghambat penerbangan dan operasi pemadaman melalui udara.
Perbedaan antara laporan pemerintah mengenai aktivitas masyarakat yang disebut tetap berjalan normal dengan pengalaman warga yang menghadapi dampak kesehatan dan gangguan aktivitas menjadi sorotan publik.
Kini, publik menunggu sejauh mana pemerintah pusat dan daerah memastikan bahwa penanganan karhutla tidak hanya diukur dari luas lahan yang berhasil dipadamkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan dan kesehatan masyarakat. (Yz)
0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!