- RSUD Kapuas Matangkan Akreditasi, Tim Internal Siap Hadapi Monitoring dan Evaluasi
- Sekda Kapuas Pimpin Pembahasan Penyesuaian Tarif Retribusi RPU, Fokus Tingkatkan Pelayanan
- Buka Rakerda APDESI, Agustiar Tegaskan Efisiensi Anggaran
- Pemprov Kalteng Dorong Sinergi Lintas Sektor melalui Kelurahan Siaga TBC
- Wakil Bupati Barito Timur Dorong Kepala Desa Implementasikan Hasil Rakerda APDESI Kalteng
- Korupsi BGN Memanas, Eks Wakil Kepala BGN Seret Anggota DPR hingga Eks Jenderal dalam Kasus MBG
- Pertamina Naikkan Harga Pertamax di Kalteng Jadi Rp16.950 per Liter, BBM Lain Tetap
- Demokrasi Harus Bermartabat, Bambang Serukan Aksi Damai dan Beretika
- Pemprov Kalteng Perkuat Pengendalian Inflasi, Waspadai Kenaikan Harga Cabai dan Bawang Merah
- Eko Sulistiono: Seluruh ASN Wajib Kelola Anggaran Sesuai Aturan
Bermodus Dokumen Palsu Kelabui Investor, Berkas HJP Resmi Dilimpahkan Ke Kejati Kalteng.
Tim Redaksi

Keterangan Gambar : Saat pelimpahan berkas
Potretkalteng.com -PALANGKA RAYA - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng melimpahkan berkas perkara tersangka HJP ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Jumat (22/9/2023) pagi di kantor Kejari Palangka Raya.
Dwinanto Agung Wibowo selaku JPU perkara tersebut mengatakan tersangka HJP disangkakan Pasal 372 KUHP, Pasal 378 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Tersangka HJP diduga melakukan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan dan atau menggunakan dokumen palsu,” kata Dwinanto kepada para awak media seusai pelimpahan.
Dia menjelaskan, peristiwa tindak pidana terjadi sekitar Maret sampai Mei 2023 terhadap korban bernama William Onggono. Korban mengaku mengalami kerugian sebesar Rp4.99 miliar lebih. Dia pun melaporkan tersangka HJP yang merupakan aktivis LSM dan Ormas ke Polda Kalteng pada 13 Juni 2023.
Baca Lainnya :
- Serahkan Bantuan Alsistan Gratis, Bambang Purwanto Dorong Kemandirian Petani0
- 3 Korban Luka Bakar, Dapat Bantuan Dari Forum Kebangsaan Kalteng0
- Ketua LSR LPMT Kalteng Minta Aparat Tangkap Aktor Penyebab Tragedi Berdarah Sengketa Lahan0
- Serahkan Bantuan Alsistan, Bambang Purwanto Ambil Langkah Serius Hadapi Ini0
- Alumni UGM Siap Maju di Pemilu 2024, Harapan Masyarakat Kalteng Menyertainya, Siapa Dia?0
Adapun modus operandinya, pada Februari 2023 tersangka HJP menemui korban di kantornya di Jakarta. Dalam pertemuan itu, tersangka mengaku memiliki perusahaan PT. TBI yang bergerak dalam bidang pertambangan.
Tersangka meyakinkan korban bahwa perusahaannya telah memperoleh rekomendasi dari Gubernur Kalteng. Perusahaannya juga akan mendapatkan ijin pertambangan batubara di wilayah Kabupaten Barito Timur dan proses perijinannya akan dibantu Gubernur Kalteng.
Kemudian tersangka menyampaikan kepada korban bahwa dirinya memerlukan investor untuk mengurus perijinannya. Pada 9 Maret 2023, korban dan rekannya Chen Jian Hong melakukan pembelian saham PT. TBI. Pembelian berdasarkan akta Notaris Yuniae Laura Dahing Nomor: 2 tanggal 9 Maret 2023.
PT. TBI pun menjadi perusahaan Penanam Modal Asing (PMA). Chen Jian Hong menjadi komisaris dan korban sebagai direktur. Sedangkan tersangka dan kawan-kawan tidak lagi menjadi pengurus PT. TBI.
Paska pembelian saham, tersangka mengirimkan foto surat rekomendasi Gubernur Kalteng kepada korban via whatsapp dan menulis Gubernur Kalteng akan membantu. Hal itu membuat korban percaya kepada tersangka dan menyerahkan pengurusan perijinan PT. TBI.
Selanjutnya, tersangka dan korban melakukan kesepakatan bahwa tersangka membantu pengurusan perijinan PT. TBI sampai terbit Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP). Bahkan mengaktifkan MOM MODI PT. TBI.
Atas kesepakatan tersebut, tersangka meminta pengiriman dana kepada korban. Setiap permintaan dana, tersangka selalu mengirimkan dokumen-dokumen yang seolah-olah dikeluarkan oleh instansi pemerintah.
Hal itu untuk meyakinkan korban sehingga mau mengirimkan uang yang nominalnya sesuai keinginan tersangka. Total 17 transaksi pengiriman dana dari korban kepada tersangka.
Dokumen-dokumen itu berupa surat rekomendasi Gubernur Kalteng, surat tagihan pajak dari Kementerian ESDM RI, Kementerian Investasi/BKPM. Dinas ESDM Kalteng, Dinas PMDPTSP Kalteng dan lainnya.
“Ternyata seluruh dokumen merupakan dokumen palsu. Secara keseluruhan korban mengalami kerugian sebanyak dengan Rp4,99 miliar lebih. ,” ucap Dwinanto.
Sesuai pelimpahan, tersangka HJP ditahan di Rutan Palangka Raya untuk 20 hari ke depan. Dari pengamatan media, selama proses pelimpahan tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukumnya.(red)
( AUL)
Berita Utama
-
Pertamina Naikkan Harga Pertamax di Kalteng Jadi Rp16.950 per Liter, BBM Lain Tetap
Pertamina Naikkan Harga Pertamax di Kalteng Jadi Rp16.950 per Liter, BBM Lain Tetap
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM — PT Pertamina (Persero) resmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) per Rabu, 10 . . .
-
Wakil Bupati Barito Timur Dorong Kepala Desa Implementasikan Hasil Rakerda APDESI Kalteng
Wakil Bupati Barito Timur Dorong Kepala Desa Implementasikan Hasil Rakerda APDESI Kalteng
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Wakil Bupati Barito Timur, Adi Mula Nakalelu, mendorong seluruh kepala desa (kades) di wilayahnya untuk segera mengimplementasikan . . .
-
Korupsi BGN Memanas, Eks Wakil Kepala BGN Seret Anggota DPR hingga Eks Jenderal dalam Kasus MBG
Korupsi BGN Memanas, Eks Wakil Kepala BGN Seret Anggota DPR hingga Eks Jenderal dalam Kasus MBG
JAKARTA, POTRETKALTENG.COM – Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah diusut aparat penegak hukum memasuki babak baru yang kian . . .
-
Pemprov Kalteng Dorong Sinergi Lintas Sektor melalui Kelurahan Siaga TBC
Pemprov Kalteng Dorong Sinergi Lintas Sektor melalui Kelurahan Siaga TBC
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mendukung pembentukan Kelurahan Siaga . . .
-
Buka Rakerda APDESI, Agustiar Tegaskan Efisiensi Anggaran
Buka Rakerda APDESI, Agustiar Tegaskan Efisiensi Anggaran
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Dialog Interaktif Dewan Pimpinan . . .

















