BPBPK Prov. Kalteng Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Karhutla 2024

PALANGKARAYA,

POTRETKALTENG.com– Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Pengendalian Karhutla Tahun 2024 pada Selasa, 19 November 2024, bertempat di Ballroom Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya. Acara ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk perwakilan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Kehutanan, BPBD, serta lembaga vertikal dan Bappeda se-Kalimantan Tengah.

Baca Lainnya :

• Tokoh Muda dan Cendikiawan Kristen Mendukung Fairid-Naparin0
• RELASI PRABOWO GIBRAN KOTA PALANGKA RAYA DEKLARASI FAIRID-ZAINI0
• Berkesan, Aksi Spesial Dekan Fakultas Hukum UPR di Job Fair 20240
• FH UPR Sukses Menggelar Job Fair 2024 di Lapangan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya0
• Relawan Koyem-SHD Optimis Menang di Pilgub Kalteng 20240

Kepala BPBPK Prov. Kalteng, Ahmad Toyib, dalam laporannya menyampaikan pentingnya sinergi antara seluruh pihak untuk memperkuat pengendalian Karhutla, baik di tahun 2024 maupun pada rencana pengendalian untuk tahun 2025. Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun tidak semua peserta hadir langsung, rakor ini juga difasilitasi dengan zoom meeting untuk memastikan keikutsertaan yang maksimal.

Toyib menekankan bahwa upaya pengendalian Karhutla tahun ini semakin efektif berkat pengaktifan Pos-Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla di seluruh kabupaten/kota sejak musim kemarau. Pos-Pos tersebut memainkan peran penting dalam patroli, sosialisasi, edukasi, serta deteksi dan pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan. Ia mengharapkan dukungan anggaran yang memadai dari setiap pemerintah daerah untuk melanjutkan upaya ini pada tahun 2025.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah, Yuas Elko, yang membuka acara tersebut, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Kalimantan Tengah melewati musim kemarau tanpa kabut asap pada tahun 2024. Menurutnya, pengendalian Karhutla harus dimulai dari langkah pencegahan, dengan memastikan kesiapsiagaan yang baik. Yuas juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 tidak menetapkan status siaga darurat karena sudah menilai kesiapsiagaan daerah cukup memadai.

Lebih lanjut, Yuas menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk penanggulangan Karhutla, baik melalui anggaran rutin maupun Belanja Tidak Terduga (BTT). Hal ini, kata dia, menjadi kewajiban setiap daerah sesuai dengan regulasi yang ada, untuk memastikan kesiapsiagaan yang optimal saat musim kemarau tiba.

Rakor ini juga dihadiri oleh sejumlah narasumber dari kementerian terkait, termasuk Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan, Thomas Tandi Bua A.N., serta perwakilan dari BNPB dan BMKG Kalimantan Tengah, yang memberikan paparan tentang langkah-langkah pengendalian dan prediksi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah.

Dengan adanya rakor ini, diharapkan langkah-langkah pengendalian Karhutla di Kalimantan Tengah dapat terus diperkuat dan disinergikan untuk menghadapi tantangan di tahun 2025, serta mewujudkan Kalteng bebas kabut asap di masa mendatang.(yin)

mmc kalteng