- WFH ASN Kalteng Resmi Jalan, Pemprov Tekan Biaya dan Pangkas Energi
- Pj Sekda Kalteng Tegaskan Selama WFH Kinerja ASN Tidak Boleh Ikut Libur
- Expo Kapuas 2026 Resmi Dibuka, Dorong Promosi UMKM dan Investasi
- Tim Resmob Polres Kapuas Amankan Terduga Pencuri HP Milik PNS di Kapuas Barat
- DPRD Barut Dorong Raperda Pengelolaan Persampahan, Hj. Netty : Sampah Berat Jadi Atensi Khusus
- Ritual Adat Banama Hai dan Ngarunya Meriahkan Hari Jadi Kota Kuala Kapuas ke-220
- Gejolak Harga Pasar Mulai Tercium, Pemprov Kalteng Pastikan Stok Pangan Aman
- Pedagang dan Pelaku UMKM Mengeluh, Harga Plastik Naik Drastis dalam Beberapa Hari Terakhir
- Pj Sekda Kalteng Pimpin Apel Perdana, Tekankan Disiplin dan Etika ASN
- Rakor Inflasi, Mendagri Ingatkan Ancaman Pangan dan Dampak Konflik Global
DPRD dan Pemprov Kalteng Kompak Dorong Pencairan Dana Bagi Hasil dari Pusat

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kalteng Yohanes Freddy Ering
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan pentingnya percepatan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat demi menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Dukungan penuh diberikan kepada Pemprov Kalteng untuk mengupayakan penagihan agar target pembangunan tidak terganggu.
Baca Lainnya :
- APBD 2026 Terancam Turun, DPRD Minta Pemprov Selektif Tentukan Program0
- Semarak HUT Barsel, 80 Ribu Paket Makanan Dibagikan Gratis0
- Semarak HUT Barsel, 80 Ribu Paket Makanan Dibagikan Gratis0
- Makan Gratis HUT Barsel Jadi Ajang Promosi UMKM Lokal0
- Festival Budaya dan Expo Barsel Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal0
Anggota DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, menyebutkan bahwa kondisi penurunan APBD di tahun pertama pemerintahan saat ini bukanlah situasi yang ideal. Ia menegaskan, pemerintah provinsi perlu memaksimalkan peluang penagihan DBH agar program pembangunan berjalan sesuai rencana.
Freddy menambahkan, skala prioritas harus dipertajam mengingat tidak semua program dapat direalisasikan. Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi bidang yang paling mendesak untuk dipenuhi. “Kita harus memastikan hal-hal penting ini tetap mendapat alokasi utama,” ujarnya.
Menurutnya, DPRD dan Pemprov Kalteng memiliki pandangan yang sama dalam mendorong percepatan pencairan DBH. Keselarasan langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pencairan dari pusat.
“Intinya, kita satu suara untuk mendorong pemerintah pusat agar segera mencairkan DBH, sehingga APBD dapat menunjang pembangunan daerah sesuai visi misi pemerintah provinsi,” pungkas Freddy.
AJ
Berita Utama
-
DPRD Barut Dorong Raperda Pengelolaan Persampahan, Hj. Netty : Sampah Berat Jadi Atensi Khusus
DPRD Barut Dorong Raperda Pengelolaan Persampahan, Hj. Netty : Sampah Berat Jadi Atensi Khusus
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara mulai menseriusi regulasi terkait penanganan limbah di wilayah setempat. . . .
-
Tim Resmob Polres Kapuas Amankan Terduga Pencuri HP Milik PNS di Kapuas Barat
Tim Resmob Polres Kapuas Amankan Terduga Pencuri HP Milik PNS di Kapuas Barat
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Tim Resmob Satreskrim Polres Kapuas bersama Polsek Kapuas Barat, dengan dukungan Subdit III Jatanras Polda Kalteng dan Intelmob Polda . . .
-
Expo Kapuas 2026 Resmi Dibuka, Dorong Promosi UMKM dan Investasi
Expo Kapuas 2026 Resmi Dibuka, Dorong Promosi UMKM dan Investasi
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Pembukaan Expo Kapuas 2026 di kawasan Stadion Panunjung Tarung, Jalan Maluku, berlangsung meriah dan penuh antusias masyarakat, Senin . . .
-
Pj Sekda Kalteng Tegaskan Selama WFH Kinerja ASN Tidak Boleh Ikut Libur
Pj Sekda Kalteng Tegaskan Selama WFH Kinerja ASN Tidak Boleh Ikut Libur
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Kebijakan Work From Home (WFH) mulai dijalankan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, di balik fleksibilitas . . .
-
WFH ASN Kalteng Resmi Jalan, Pemprov Tekan Biaya dan Pangkas Energi
WFH ASN Kalteng Resmi Jalan, Pemprov Tekan Biaya dan Pangkas Energi
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai menerapkan pola kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kombinasi Work . . .

















