Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Gunung Mas 2024: Menuju Data Terpadu dan Akurat
Tim Redaksi

Potretkalteng.com - Kuala Kurun - Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengadakan Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten di Aula Bapperdida (Selasa, 14/05/2024). Forum ini bertujuan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu untuk mendukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah.

Kepala Bapperida Gunung Mas Yantrio Aulia dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum ini diselenggarakan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk yang sangat diperlukan untuk perencanaan yang lebih terukur, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah.

Baca Lainnya :

• Pemkab Gunung Mas Adakan Pokja KKB dan Sosialisasi Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting0
• Bupati Gunung Mas Serukan Kolaborasi dalam Pelayanan Hukum dan Pembangunan Desa0
• Pemkab Gunung Mas Serahkan 120 Unit Kendaraan Operasional untuk Desa dan Kecamatan0
• Tahun 2023 Angka Prevalensi Stunting di Gunung Mas Turun 5% dari Tahun 20220
• Bupati Gumas Apresiasi Kejurnas Grasstrack Dampak Positif Pertumbuhan Ekonomi dan Generasi Muda0

Forum ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunung Mas sebagai Pembina Data, Dinas Kominfosantik Kabupaten Gunung Mas sebagai Wali Data, dan Bapperida sekretariat SDI tingkat Kabupaten Gumas. Peserta forum adalah seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gumas yang berperan sebagai produsen data.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Richard, menekankan pentingnya kebijakan Satu Data Indonesia dalam sambutannya. Ia menyebutkan beberapa permasalahan terkait data di daerah maupun pusat, di antaranya data yang belum memenuhi standar, sistem basis data sektoral yang belum terpadu, dan ketidakseragaman kode referensi data induk, data yang sulit diakses dan tidak terintegrasi, serta ketidakjelasan unit pengelola data dan tata kelola data dalam internal unit pengelola data.

"Kebijakan Satu Data Indonesia penting untuk dilaksanakan mengingat bahwa kita semua di daerah bahkan di pusat sekalipun mengalami permasalahan yang sama," kata Richard.

Dari forum ini diharapkan dapat dihasilkan kesepakatan mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan akan terwujud data yang lebih berkualitas dan terpadu, yang pada akhirnya mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Yullya