Gubernur Agustiar Pastikan Warga Kalteng Sekolah, Berobat, dan Sejahtera

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM– Tepat setahun masa kepemimpinannya, Agustiar Sabran menegaskan komitmen kuat untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat Kalimantan Tengah benar-benar terpenuhi. Komitmen itu diwujudkan melalui implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang disosialisasikan dalam rapat di Istana Isen Mulang, Rabu (25/2/2026).

Baca Lainnya :

• Legislator DPRD Kalteng Dorong Pelatihan Keterampilan0
• Kalteng Dapat Rp400 Miliar dan 8 Bus Rumah Sakit Keliling0
• Tuntutan Jaksa Prematur, Kuasa Hukum Edi Supianto Minta Dibebaskan0
• Pemkab Bartim Dorong Ekonomi Lokal Lewat Bazar Ramadan 1447 H0
• Bartim Siapkan Pembentukan BNNK dan Rancang Pusat Rehabilitasi Narkoba0

Didampingi Wakil Gubernur Edy Pratowo, Gubernur menegaskan bahwa KHBS bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan langkah strategis untuk memastikan tidak ada warga Kalteng yang tertinggal dalam akses pendidikan, kesehatan, pangan, dan pemberdayaan ekonomi.

“Meski kita menghadapi efisiensi anggaran, dengan APBD 2026 sebesar Rp5,4 triliun yang turun dari Rp10,2 triliun pada 2025, komitmen kami tidak berubah. Program yang menyentuh langsung masyarakat tetap menjadi prioritas,” tegas Agustiar.

Melalui KHBS, bantuan sosial disalurkan secara terintegrasi dan digital. Mulai dari bantuan pangan, tunai, pendidikan hingga layanan kesehatan, seluruh transaksi tercatat untuk mencegah penerima ganda dengan prinsip satu keluarga satu kartu. Sistem ini dirancang transparan dan akuntabel agar bantuan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat kurang mampu dan warga pedalaman.

Gubernur juga menegaskan, pemerintah tidak ingin melihat ada anak Kalteng yang putus sekolah, warga yang tidak bisa berobat saat sakit, atau keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.

Namun ia menyadari, program sebesar KHBS membutuhkan sinergi semua pihak. Karena itu, seluruh Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, hingga Kepala Desa se-Kalimantan Tengah dilibatkan dalam rapat sosialisasi untuk menyamakan persepsi terkait kriteria penerima, mekanisme distribusi, hingga penggunaan kartu.

Pemprov juga membuka kanal pengaduan daring melalui laman resmi Humabetang.id guna memfasilitasi verifikasi dan validasi data penerima manfaat sesuai Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Evaluasi dan pemutakhiran data akan terus dilakukan agar program semakin presisi.

“Tanpa dukungan dan kolaborasi seluruh elemen, program ini tidak akan optimal. Kita ingin KHBS benar-benar menjadi solusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Gubernur menegaskan, tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran maupun penyaluran bantuan KHBS. Program ini murni untuk masyarakat.

Dengan KHBS, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menandai satu tahun kepemimpinan dengan langkah konkret: menghadirkan negara lebih dekat, memastikan kesejahteraan bukan sekadar janji, tetapi benar-benar dirasakan hingga pelosok Bumi Tambun Bungai. (Yz)