H. Taufik Nugraha Dorong Perluasan Layanan PBB Keliling hingga Pelosok Barito Utara

Muara Teweh, POTRETKALTENG.COM– Keberhasilan pelaksanaan layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) keliling di Terminal Pasar Dermaga pada Senin (19/1/2026) menjadi langkah awal yang dinilai positif dalam meningkatkan akses pelayanan pajak bagi masyarakat.

Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Taufik Nugraha, berharap program tersebut tidak berhenti di wilayah perkotaan, tetapi dapat diperluas hingga menjangkau seluruh kecamatan, termasuk daerah pelosok.

Baca Lainnya :

• DPRD Barito Utara Apresiasi Respons Cepat Pemkab Atasi Genangan Jalan KM 34 Benangin0
• DPRD Barito Utara Apresiasi Kenaikan Insentif Penjaga Adat, Perkuat Komitmen Bupati dan Wakil Bupati0
• Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin Serap Aspirasi Buruh dan Pemuda Tani di Jalan Murjani0
• Jaga Marwah Institusi, Dansubdenpom Kaimana Larang Prajurit Live Streaming Saat Jam Dinas0
• Prestasi Gemilang, Empat Utusan Kapuas Lolos Paskibraka Kalteng dan Satu Melaju ke Seleksi Pusat0

Menurutnya, meskipun saat ini layanan masih difokuskan di Kelurahan Lanjas, kebutuhan masyarakat di wilayah lain juga tidak kalah penting. Ia menilai pemerataan akses pelayanan menjadi kunci dalam mendorong kepatuhan pajak masyarakat secara menyeluruh.

Pelaksanaan layanan PBB keliling yang berlangsung hingga 21 Januari 2026 ini, lanjutnya, dapat dijadikan sebagai percontohan (pilot project). Tingkat partisipasi masyarakat selama kegiatan berlangsung akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) bersama DPRD.

“Tentunya kita berharap program ini berkelanjutan dan bisa menjangkau lebih banyak wilayah di Barito Utara, tidak hanya terpusat di Muara Teweh,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kehadiran layanan keliling secara rutin dapat membangun kesadaran dan budaya taat pajak di tengah masyarakat. Konsistensi pemerintah dalam memberikan kemudahan layanan dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan wajib pajak.

Lebih lanjut, DPRD menyatakan kesiapan untuk mendukung pengalokasian anggaran operasional apabila BPPD berencana memperluas jangkauan layanan hingga ke desa-desa. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah.(KL)