Ikuti Rakor bersama Kemendagri, Sahli Gubernur : Inflasi Kalteng Masuk 10 Provinsi Terendah
Tim Redaksi

potretkalteng.com - PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, LT. II Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (13/03/2024). Rakor dipimpin langsung Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mewakili Mendagri Tito Karnavian.

Rakor Inflasi ini diikuti Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko beserta Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, serta Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di lingkungan Pemprov. Kalteng.

Baca Lainnya :

• Kepala Bappedalitbang Pimpin Pembahasan Kesesuaian Indikator RPJPN 2025-2045 dan RPJPD 0
• Xaverius Finn Susilo Efro Juarai Drummer Tingkat Sekolah0
• HIPKA Kalteng Apresiasi IDX dan UMPR Wujudkan Generasi Muda Terampil Berinvestasi0
• Golkar Kalteng Berjaya di Pemilu 2024, Tak Lepas Dari Figur Abdul Razak0
• Ratusan ASN Pemprov Kalteng Hadiri Pengajian Ustad Maulana0

Dalam arahannya, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan pada rapat koordinasi yang pertama pada bulan Ramadhan agar seluruh stakeholders terus berusaha keras agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan harga dan distribusi bahan-bahan pokok penting.

Dijelaskan Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengenai kondisi inflasi provinsi dan kabupaten/ kota pada Bulan Februari 2024. Inflasi Per-Provinsi (y-o-y) tertinggi berada di Papua Selatan 4,61 persen, Gorontalo 3,73 persen, Papua Tengah 3,72 persen, Bengkulu 3,68 persen, Papua Barat 3,61 persen, Sulut 3,55 persen, Sulawesi Tengah 3,37 persen, Sumatera Barat 3,32 persen, Kalimantan Timur 3,28 persen dan Lampung 3,28 persen. Sementara itu Inflasi Per-Provinsi (y-o-y) terendah berada di Sumatera Utara 2,50 persen, Kalimantan Tengah 2,46 persen, Kalimantan Utara 2,33 persen, Aceh 2,33 persen, Kalimantan Selatan 2,27 persen, Sulawesi Barat 2,22 persen, DKI Jakarta 2,12 persen, Papua 2,02 persen, Bangka Belitung 1,86 persen dan Papua Barat Daya 1,81 persen.

“Selain daripada sepuluh tertinggi ini juga masih banyak provinsi/ kabupaten/ kota yang di atas rata-rata nasional. Kami berharap bisa menjadi perhatian semua pihak”, tutur Tomsi Tohir.(adv)

Mmckalteng