Jalan Rusak Terparah se-Indonesia, Syauqie Desak Pemerintah Pusat Prioritaskan Perbaikan Jalan di Ka

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Anggota DPR RI Komisi V asal daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Muhammad Syauqie, menyoroti kondisi infrastruktur jalan nasional di wilayahnya yang saat ini masih banyak mengalami kerusakan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jalan nasional rusak terpanjang di Indonesia, yakni mencapai 191,56 kilometer.

Baca Lainnya :

• Aksi Damai Masyarakat Adat di Kapuas Berjalan Kondusif, Polisi Buka Ruang Dialog0
• Kunjungi SMANSA Buntok, Gubernur Kalteng Berpesan agar Siswa Menjauhi Narkoba0
• Gubernur Kalteng: Pembangunan di Barsel Berjalan Baik Berkat Keharmonisan Semua Pihak0
• Agustiar Sabran: Rumah Betang Adalah Warisan Budaya Dayak yang Harus Dilestarikan0
• PT. MUTU Dorong Pembangunan Daerah Melalui Sinergi Lintas Sektoral0

Menanggapi hal tersebut, Syauqie menyebut temuan tersebut sebagai alarm serius bagi pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi jalan yang rusak parah bukan hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Data dari Bina Marga ini menunjukkan masih adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah. Karena itu, perbaikan jalan nasional di Kalimantan Tengah seharusnya menjadi salah satu prioritas nasional,” ujar Syauqie kepada wartawan di Palangka Raya, Kamis (6/11).

Ia menjelaskan, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan banyaknya jalan nasional di Kalteng mengalami kerusakan. Selain kondisi tanah gambut dan rawa yang rentan, aktivitas kendaraan berat dari sektor tambang dan perkebunan juga kerap melebihi kapasitas jalan. Faktor lain seperti curah hujan tinggi turut mempercepat kerusakan permukaan jalan.

Sebagai anggota DPR RI, Syauqie menegaskan akan terus memperjuangkan peningkatan anggaran perbaikan jalan di Kalimantan Tengah melalui pembahasan di Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian PUPR. Ia juga mendorong agar proyek peningkatan infrastruktur di Kalimantan Tengah bisa dimasukkan dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) atau minimal program prioritas tahunan pemerintah.

“Permasalahan jalan rusak ini sudah beberapa kali kami sampaikan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga. Kami mendorong agar porsi anggaran untuk Kalteng ditingkatkan dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan bisa dipercepat,” tambahnya.

Syauqie juga mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat komunikasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, agar kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada daerah yang masih tertinggal dari sisi infrastruktur.

Ia berharap, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin erat agar pembangunan jalan di Kalimantan Tengah bisa dilakukan secara berkelanjutan. “Pembangunan jalan jangan hanya fokus pada proyek baru, tapi juga perlu ada pemeliharaan berkala dengan kualitas yang baik. Pengawasan proyek pun harus transparan dan melibatkan masyarakat,” tegasnya.

Dengan komitmen dan kerja sama antara DPR, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, Syauqie optimistis persoalan jalan rusak di Kalimantan Tengah dapat diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.

RT