Kepala BAPPERIDA Kalteng Dampingi Gubernur dalam Rakor Kepala Daerah yang Digelar KPK

YOGYAKARTA,

POTRETKALTENG.COM– Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, mendampingi Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Acara ini berlangsung di Jogja Expo Center (JEC), Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mengusung tema “Penguatan Kepala Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi Pasca Pelantikan Kepala Daerah.”

Baca Lainnya :

• Kota Palangka Raya Raih Peringkat Pertama Pencegahan Korupsi Daerah MCP 2024 Se-Kalteng0
• Dugaan Politik Uang di Barut, Tokoh Masyarakat Desak Kepolisian Segera Tindak Tegas0
• Legislator Kalteng Dorong Penutupan Perusahaan yang Abaikan Reboisasi dan Rehabilitasi DAS0
• Pj. Bupati Barut dan Ketua DPRD Barut Hadiri Rakor Penguatan Kepala Daerah di Yogyakarta0
• Pemkab Barut Hadiri Safari Ramadan dan Buka Puasa Bersama PT. Bharinto Ekatama (BEK)0

Rapat ini dihadiri oleh kepala daerah dari enam provinsi, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik korupsi.

Dalam kesempatan ini, KPK memberikan arahan strategis terkait pencegahan korupsi, peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta optimalisasi pengawasan terhadap kebijakan yang berpotensi disalahgunakan. Selain itu, rapat ini menjadi ajang diskusi bagi para kepala daerah untuk berbagi pengalaman dan tantangan dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih akuntabel.

Leonard S. Ampung menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif KPK dalam menyelenggarakan rapat koordinasi ini. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami di daerah untuk mendapatkan arahan langsung dari KPK terkait strategi pencegahan korupsi dan peningkatan transparansi. Kami di Kalimantan Tengah akan terus berupaya memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Leonard menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun budaya antikorupsi. Menurutnya, keberhasilan dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi tidak hanya bergantung pada pemimpin daerah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Setelah pemaparan materi dari KPK, kegiatan dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif. Dalam sesi ini, para kepala daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tantangan dan kendala yang mereka hadapi dalam upaya pencegahan korupsi di wilayah masing-masing. Diskusi ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menemukan solusi bersama guna meningkatkan efektivitas penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai penutup, acara ini diakhiri dengan sesi ramah tamah antara para peserta dan jajaran KPK. Momen ini dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi serta koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga antikorupsi tersebut.

Turut hadir dalam rapat koordinasi ini Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, dan Gubernur Kalimantan Selatan.(yin)

mmc kalteng