Ketua Gerindra Barito Utara Soroti Kedisiplinan ASN dan Aset Terbengkalai:Dukung \"Semangat Baru\"

Baca Lainnya :

• Perkuat Sinergi, Pemkab Kapuas Gelar Rakor untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik0
• Pasca Lebaran, Bank Kalteng Pastikan Dana KHBS Aman dan Siap Penyaluran ke Masyarakat0
• Memanas! Suyuti Syamsul Tanggapi Laporan Dugaan Malpraktik, Siap Ajukan Laporan Balik0
• Libur Lebaran Hari Kedua, Ribuan Wisatawan Padati Objek Wisata Nyaru Menteng Palangka Raya0
• Takbir Menggema, Gubernur Kalteng Lepas Pawai Akbar Idulfitri di Bundaran Besar0

MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Barito Utara, H. Tajeri, memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap kinerja beberapa bulan pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Teweh Tengah, H. Tajeri menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas pemerintah daerah dalam menindak ASN yang tidak patuh, termasuk kebijakan mutasi yang dinilai sebagai langkah perbaikan.

"Sudah ada contoh nyata yang saya perhatikan, ada yang dimutasi hingga dicutikan lama. Hal ini baru pernah terjadi selama saya menjadi wakil rakyat dan saya dukung sepenuhnya agar menjadi pembelajaran," tegas H. Tajeri.

Namun, ia juga mengungkapkan temuan lapangan mengenai pelanggaran penggunaan aset negara. "Masih ada yang melanggar, contohnya larangan membawa mobil dinas ke luar daerah tanpa surat tugas. Selasa kemarin, saya melihat mobil plat merah berdatangan dari arah Banjarmasin di akhir masa cuti kerja," tambahnya.

H. Tajeri juga mengingatkan agar kepemimpinan saat ini tidak mengulangi kegagalan proyek infrastruktur yang tidak rasional. Ia menyoroti dua proyek yang menjadi perhatian publik:

-Proyek JPO: Sejak awal dikritik karena dianggap tidak masuk akal, kini kondisinya mangkrak.

-Pelebaran Jalan Nasional: Proyek dari simpang eks Kantor DPRD menuju Bandara Haji Muhammad Sidik yang hingga kini pembebasan lahannya baru mencapai sekitar 20%.

"Saya yakin dan percaya dengan Bupati beserta jajarannya hal serupa tidak akan terulang. Penempatan pejabat harus sesuai keahlian (professional placement). Jika ini dilakukan, pemimpin akan bekerja tenang dan program daerah tercapai dengan benar," kata Ketua Gerindra Barito Utara tersebut.

Berdasarkan aduan masyarakat yang diterimanya melalui pesan singkat dan telepon, H. Tajeri mendesak pemerintah untuk serius mengelola aset daerah. Beberapa poin krusial yang ia sampaikan meliputi:

-Ketidakjelasan status aset tanah daerah.

-Keamanan aset di eks Bandara lama, di mana banyak komponen mobil dinas yang rusak dilaporkan hilang.

"Ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah untuk segera menertibkannya agar tidak merugikan negara," pungkasnya.

RT