Ketua Komisi III DPRD Barito Utara Soroti Kelangkaan BBM di SPBU

MUARA TEWEH, POTRETKATENG.COM– Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Barito Utara kembali menjadi sorotan DPRD. Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, Dr. H. Tajeri, S.E., M.M., S.H., M.H., menyampaikan keprihatinannya lantaran masyarakat terus mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM di jalur resmi, sementara penjualan di tingkat pengecer justru masih berlangsung dengan harga lebih mahal.

Baca Lainnya :

• Kuliah Umum FH UPR Bahas Peran Strategis Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional0
• Acara Hiburan Berakhir Tragis, Satu Warga Kapuas Hulu Tewas dan Satu Luka Akibat Penusukan0
• Wakil Bupati Kapuas Hadiri Perayaan Natal Lansia Resort GKE Kuala Kapuas0
• Staf Ahli Bupati Kapuas Buka Sosialisasi Pemuda Tahun 20250
• Pemkab Kapuas Perkuat Transparansi Hibah dan Bansos Lewat Sosialisasi SIPD0

Dalam pernyataannya, Tajeri melihat adanya ketimpangan dalam distribusi BBM di daerah tersebut. Ia mempertanyakan bagaimana BBM bisa langka di SPBU, tetapi di kios pengecer masih tersedia dalam jumlah cukup. Kondisi ini, menurutnya, menimbulkan dugaan adanya persoalan pada sistem penyaluran yang seharusnya diawasi secara ketat.

Tajeri menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, ia berhak meminta klarifikasi dan langkah konkret dari instansi terkait. “Ini menjadi pertanyaan masyarakat. Jika di SPBU tidak ada BBM, lalu apa yang membuat pengecer bisa tetap menjualnya?” ujarnya, Rabu (3/12/2025). Ia menilai ketidakwajaran ini harus segera ditangani agar tidak menimbulkan keresahan lebih luas.

Ia meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Barito Utara untuk memperkuat pengawasan serta melakukan pengecekan langsung di lapangan. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya berbasis laporan, melainkan harus dilakukan dengan investigasi menyeluruh untuk memastikan alur distribusi berjalan sesuai aturan.

Tajeri berharap pemerintah daerah dapat mengambil tindakan tegas bila ditemukan pelanggaran dalam distribusi BBM. Ia menambahkan bahwa ketersediaan BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat, sehingga setiap hambatan harus segera diatasi untuk menjamin pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.

RT