Masyarakat Pertanyakan Sertifikat Tanah Milik Warga Desa Aruk Yang Belum Juga Terbit
Tim Redaksi

Potretkalteng.com - TIMPAH - Masyarakat Desa Aruk, kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas sudah lama menunggu terbitnya sertifikat tanah hak milik warga yang sudah diajukan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas yang hampir 6 bulan berlalu.

Namun, kabarnya sampai sekarang belum juga ada kabar ataupun pemberitahuan dari BPN Kapuas.

Baca Lainnya :

• Lahan Pertanian di Jawa Terus Berkurang, Bambang Purwanto Usulkan Alternatif Baru0
• Ancaman Krisis Pangan di Depan Mata, Bambang Purwanto Lakukan Antisipasi0
• Pulpis Terus Mengupayakan Penyelesaian Kasus Sengketa Lahan0
• Bupati Gunung Mas Ajak Generasi Muda Jauhi Narkoba dan Intoleransi0
• Paripurna APBD Perubahan 2023, Plt. Bupati Kapuas Hadir Melalui Zoom0

Yawaisma, salah satu tokoh masyarakat Timpah mengatakan bahwa bahwa program tersebut adalah program dari Presiden RI, Ir. Joko Widodo yang diperintahkan kepada Menteri Pertanahan yang baru.

"itu sudah didaftar resmi dan diukur ulang oleh Pemeruntah Desa Aruk bersama petugas 

Seksi Komosi Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas"ungkapnya.

Ditambahkan Yawasima bahwa hal ini menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat Desa Aruk selama ini, apakah program itu betul adanya atau cuma memberi harapan utk masyarakat dalam mendekati PEMILU 2024 mendatang.

"Kalau itu semua cuma sekedar janji untuk mberikan harapan palsu untuk masyarakat kecil demi kepentingan POLITIK sebaiknya tidak usah didaftar sama sekali, Karena masyarakat kecil di desa pada umumnya selalu berharap kalau ada program yang meringankan masyarakat dan membantu seperti penerbitan sertifikat tanah hak milik warga"tambahnya.

Harapan dari aktivis masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kapuas hulu ini ia meminta dengan hormat kepada unsur Stakeholder Kabupaten Kapuas untuk bisa membantu masyarakat Desa Aruk.(red)

RT