Patuhi UU ASN: Bupati Shalahuddin Tegaskan Larangan Angkat Tenaga Honorer Baru Setelah Pelantikan PP

MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Dalam arahannya saat memimpin pelantikan, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, ST., MT, menyampaikan pesan penting yang berkaitan dengan kebijakan kepegawaian nasional. Ia menegaskan larangan pengangkatan tenaga honorer baru di lingkungan Pemkab Barito Utara.

Baca Lainnya :

• Ketua DPRD Barut Hadiri Pelantikan 143 PPPK, Tuntut Kinerja Profesional dan Berintegritas0
• Semangat Belajar Baru: Anak-Anak Sambut Gembira Program MBG, Jadi Motivasi Belajar yang Lebih Baik0
• Perangi Stunting: Program MBG Dinilai Langkah Nyata DPRD dan Pemkab dalam Menurunkan Angka Kekuranga0
• Kolaborasi Kunci Sukses: Ketua DPRD Apresiasi Kerja Sama Pemda, PPJI, dan Pelaku Usaha Lokal dalam M0
• Titik Awal Program: Peluncuran Resmi Program Makan Bergizi Gratis Digelar di Dapur SPG PPJI Satu Ind0

Bupati mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah untuk mematuhi secara ketat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-undang tersebut secara tegas melarang pengangkatan tenaga honorer baru, termasuk dengan alasan menggantikan pegawai yang telah diangkat menjadi PPPK.

"Kita sudah masuk era ASN profesional. Tidak boleh lagi ada honorer baru. Kita harus fokus membina dan memperkuat kualitas aparatur yang sudah resmi diangkat," tegas Bupati. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Barut untuk bertransformasi menuju birokrasi yang lebih profesional dan efisien.

Ketua DPRD Barito Utara, yang turut hadir, mendukung penuh ketegasan Bupati ini. Legislatif menilai langkah ini krusial untuk menciptakan tata kelola kepegawaian yang sehat dan menghindari masalah status kepegawaian di masa depan.

RI