- Kasus TBC Belum Terkendali, Dinkes Kalteng Gelar Kompetensi Nakes
- Tindak Lanjut Aksi Mahasiswa, Ketua DPRD Kalteng Koordinasi Intensif dengan Pangdam dan Kapolda
- Rencana Gubernur Rekrut Mahasiswa Jadi Stafsus, HMI UPR: Harus Transparan dan Berbasis Kapasitas
- WFH ASN Kalteng Resmi Jalan, Pemprov Tekan Biaya dan Pangkas Energi
- Pj Sekda Kalteng Tegaskan Selama WFH Kinerja ASN Tidak Boleh Ikut Libur
- Expo Kapuas 2026 Resmi Dibuka, Dorong Promosi UMKM dan Investasi
- Tim Resmob Polres Kapuas Amankan Terduga Pencuri HP Milik PNS di Kapuas Barat
- DPRD Barut Dorong Raperda Pengelolaan Persampahan, Hj. Netty : Sampah Berat Jadi Atensi Khusus
- Ritual Adat Banama Hai dan Ngarunya Meriahkan Hari Jadi Kota Kuala Kapuas ke-220
- Gejolak Harga Pasar Mulai Tercium, Pemprov Kalteng Pastikan Stok Pangan Aman
Pemandangan Umum Fraksi Jadi Pedoman, Pemerintah Barut Jamin Kebijakan Akuntabel

Keterangan Gambar : Keterangan Gambar: Rapat Paripurna III masa Sidang I
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM- Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Barut)
menerima Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD sebagai pedoman penting untuk
penyempurnaan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Pemerintah menjamin bahwa
Baca Lainnya :
- Jajaran Pimpinan DPRD Lengkap Pimpin Paripurna Jawaban Pemerintah APBD 20260
- Rapat Paripurna Dihadiri Lengkap Jajaran Eksekutif: Bupati, Wabup, dan Sekda Barut0
- Sinergi Eksekutif-Legislatif: Kunci Mewujudkan Barito Utara Maju dan Berkeadilan0
- Bupati Salahuddin Apresiasi Kritik Fraksi DPRD, Jadi Bahan Penyempurnaan kebijakan0
- Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Terhadap Raperda APBD 2026 Dipimpin Ketua DPRD Mery Rukaini0
kebijakan yang dihasilkan akan akuntabel.
Bupati H. Salahuddin secara eksplisit menyatakan bahwa semua pandangan fraksi akan
menjadi bahan berharga. Hal ini menunjukkan bahwa kritik dan masukan dari DPRD
dipertimbangkan serius dalam proses pengambilan keputusan anggaran.
Komitmen untuk menciptakan kebijakan yang Akuntabel dan Berorientasi pada
Kesejahteraan Rakyat diulang kembali oleh Bupati. Ini adalah respons langsung terhadap
isu-isu transparansi dan efektivitas anggaran yang sering disoroti oleh fraksi.
Rapat Paripurna ini menandai fase krusial di mana Raperda akan memasuki tahap
pembahasan bersama yang lebih mendalam, dengan fokus pada item-item anggaran yang
menjadi sorotan fraksi.
Dengan demikian, proses Rapat Paripurna ini bukan hanya formalitas, melainkan
mekanisme penting yang memastikan bahwa aspirasi politik yang disalurkan melalui fraksi
DPRD terakomodasi dalam dokumen anggaran daerah 2026.
RI
Berita Utama
-
Rencana Gubernur Rekrut Mahasiswa Jadi Stafsus, HMI UPR: Harus Transparan dan Berbasis Kapasitas
Rencana Gubernur Rekrut Mahasiswa Jadi Stafsus, HMI UPR: Harus Transparan dan Berbasis Kapasitas
PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) berencana merekrut sekitar 17 hingga 25 mahasiswa untuk menjadi staf khusus (stafsus) gubernur. . . .
-
DPRD Barut Dorong Raperda Pengelolaan Persampahan, Hj. Netty : Sampah Berat Jadi Atensi Khusus
DPRD Barut Dorong Raperda Pengelolaan Persampahan, Hj. Netty : Sampah Berat Jadi Atensi Khusus
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara mulai menseriusi regulasi terkait penanganan limbah di wilayah setempat. . . .
-
Tim Resmob Polres Kapuas Amankan Terduga Pencuri HP Milik PNS di Kapuas Barat
Tim Resmob Polres Kapuas Amankan Terduga Pencuri HP Milik PNS di Kapuas Barat
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Tim Resmob Satreskrim Polres Kapuas bersama Polsek Kapuas Barat, dengan dukungan Subdit III Jatanras Polda Kalteng dan Intelmob Polda . . .
-
Expo Kapuas 2026 Resmi Dibuka, Dorong Promosi UMKM dan Investasi
Expo Kapuas 2026 Resmi Dibuka, Dorong Promosi UMKM dan Investasi
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Pembukaan Expo Kapuas 2026 di kawasan Stadion Panunjung Tarung, Jalan Maluku, berlangsung meriah dan penuh antusias masyarakat, Senin . . .
-
Pj Sekda Kalteng Tegaskan Selama WFH Kinerja ASN Tidak Boleh Ikut Libur
Pj Sekda Kalteng Tegaskan Selama WFH Kinerja ASN Tidak Boleh Ikut Libur
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Kebijakan Work From Home (WFH) mulai dijalankan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, di balik fleksibilitas . . .

















