- Kodam Tambun Bungai Siapkan Simulasi Ledakan dan Penutupan Jalan Peringati HUT ke-1
- SMAN 1 Palangka Raya Rayakan HUT ke-67, Luncurkan Buku Antologi Bertema Lingkungan
- Harga Konsumen di Kalteng Naik, Inflasi Juli 2026 Tercatat 4,32 Persen
- DPRD Menilai Sekolah Rakyat Menjadi Instrumen Peningkatan Kualitas SDM
- Pimpin Apel Senin, Kepala BKD Kalteng Ajak ASN Perkuat Disiplin dan Integritas
- Aisyah Thisia Perkuat Kerja Sama Dekranasda Kalteng dan Kalsel demi Kemajuan UMKM
- Polres Kapuas Ungkap Kasus Kebakaran yang Sebabkan Luka Berat dan Curanmor, Dua Tersangka Diamankan
- Sapma Pemuda Pancasila Kalteng Apresiasi Bantuan Terhadap Peternak Ayam di Kalteng
- Aliansi Gerakan Palangka Raya Gelap Buka Posko Pengaduan Kerugian Akibat Pemadaman Listrik
- Pemprov Kalteng Apresiasi Siloam Clinical Symposium 2026, Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kese
Penurunan Opini BPK Jadi Sorotan: Pemkab Akui WDP Disebabkan Penggeseran Anggaran Tanpa Perubahan AP

Keterangan Gambar : Foto : Rapat Paripurna III
BARITO UTARA, POTRETKALTENG.COM – Salah satu isu paling sensitif yang diangkat fraksi-fraksi DPRD adalah penurunan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dalam jawabannya, Pj Bupati Indra Gunawan memberikan klarifikasi yang tegas mengenai penyebab utama hal tersebut.
Baca Lainnya :
- Pj Bupati Barut Jawab Kritik Dewan: Rapat Paripurna III Bahas Pertanggungjawaban APBD 20240
- Pemkab Barsel Gelar Rapat Optimalkan Capaian MCP KPK 20250
- Pelajar Barsel Ikuti Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 20250
- Truk Tronton Bermuatan Kayu Log Ditutup Terpal Ditemukan di Jalan Hauling PT. MUTU, Diduga Berasal d0
- PT. Dahlia Biru Sepakati Pembayaran Lahan di Desa Talekoi, Mediasi Difasilitasi Polres Barsel0
Pj Bupati menjelaskan bahwa penurunan opini WDP terutama disebabkan karena pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD meskipun telah beberapa kali terjadi penggeseran anggaran di tahun 2024. Penggeseran anggaran ini mengakibatkan perubahan struktur APBD yang seharusnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD.
Ia menegaskan bahwa ketidaksesuaian ini telah diidentifikasi sebagai masalah utama. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengatasi masalah ini demi perbaikan tata kelola keuangan di masa mendatang.
Sebagai tindak lanjut, Pj Bupati menyatakan bahwa untuk APBD Tahun 2025 nantinya, pemerintah daerah sepakat bahwa seluruh proses Perubahan APBD perlu dicermati dan diteliti dengan sangat teliti. Hal ini mencakup capaian kinerja seluruh SKPD agar kejadian serupa tidak terulang.
RI
Berita Utama
-
Sapma Pemuda Pancasila Kalteng Apresiasi Bantuan Terhadap Peternak Ayam di Kalteng
Sapma Pemuda Pancasila Kalteng Apresiasi Bantuan Terhadap Peternak Ayam di Kalteng
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM — Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) Kalimantan Tengah memberikan apresiasi tinggi kepada Anggota DPR RI . . .
-
Aisyah Thisia Perkuat Kerja Sama Dekranasda Kalteng dan Kalsel demi Kemajuan UMKM
Aisyah Thisia Perkuat Kerja Sama Dekranasda Kalteng dan Kalsel demi Kemajuan UMKM
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Tengah, Aisyah Thisia Agustiar Sabran, menerima kunjungan . . .
-
Polres Kapuas Ungkap Kasus Kebakaran yang Sebabkan Luka Berat dan Curanmor, Dua Tersangka Diamankan
Polres Kapuas Ungkap Kasus Kebakaran yang Sebabkan Luka Berat dan Curanmor, Dua Tersangka Diamankan
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Polres Kapuas menggelar press release pengungkapan dua kasus tindak pidana yang menjadi perhatian masyarakat, yakni kasus kebakaran . . .
-
Pimpin Apel Senin, Kepala BKD Kalteng Ajak ASN Perkuat Disiplin dan Integritas
Pimpin Apel Senin, Kepala BKD Kalteng Ajak ASN Perkuat Disiplin dan Integritas
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah, H. Lisda Arriyana, S.Sos., memimpin langsung Apel Senin yang . . .
-
DPRD Menilai Sekolah Rakyat Menjadi Instrumen Peningkatan Kualitas SDM
DPRD Menilai Sekolah Rakyat Menjadi Instrumen Peningkatan Kualitas SDM
KUALA KURUN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Sahriah menilai, kehadiran sekolah rakyat bukan hanya sekedar menghadirkan . . .

















