Perangi Mafia Migas, Gerindra Barut Siapkan Hadiah Jutaan Rupiah bagi Pelapor Penyelewengan BBM

Baca Lainnya :

• Pimpin Apel Pagi di Setda, Bupati H. Shalahuddin Instruksikan Penguatan Soliditas Birokrasi0
• Serap Aspirasi Masyarakat, Pemkab Barito Utara Gelar Musrenbang RKPD 2027 di Kecamatan Teweh Tengah0
• Pacu Akselerasi Pembangunan, Bupati Barito Utara Beri Tantangan Strategis kepada Dinas PUPR0
• Pimpin Apel Gabungan, Bupati Barito Utara Tekankan Disiplin dan Akselerasi Pembangunan0
• Tingkatkan Kapasitas Jalan Kota, Bupati Barut Resmikan Groundbreaking Pelebaran Jalan Muara Teweh0

MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Barito Utara resmi mengumumkan gerakan perlawanan terhadap praktik ilegal dan penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Tidak tanggung-tanggung, masyarakat yang berani melaporkan adanya praktik culas tersebut dijanjikan imbalan uang tunai hingga puluhan juta rupiah.

Langkah ini merupakan instruksi langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra guna memastikan subsidi energi tepat sasaran kepada rakyat yang membutuhkan.

Ketua DPC Gerindra Barito Utara, H. Tajeri, mengungkapkan bahwa skema pemberian hadiah ini bersifat berjenjang, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

-Pusat (DPP): Menyiapkan hadiah sebesar Rp10.000.000.

-Provinsi (Gubernur): Tambahan bonus senilai Rp7.500.000.

-Daerah (DPC): Pihak DPC Barito Utara tengah mempertimbangkan bonus tambahan bagi pelapor di wilayah setempat.

"Hadiah 10 juta rupiah itu perintah DPP, kemudian dari Gubernur ada tambahan 7,5 juta rupiah. Jika dipandang perlu, kami di tingkat daerah juga akan menambah bonus tersendiri," ujar H. Tajeri saat ditemui di Muara Teweh, Senin (20/4/2026).

H. Tajeri, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, menegaskan bahwa meskipun partai politik yang menginisiasi gerakan ini, proses hukum tetap berada di bawah wewenang Aparat Penegak Hukum (APH).

Ia memastikan bahwa seluruh kader Gerindra di "Bumi Iya Mulik Bengkang Turan" diperintahkan untuk mengawal setiap laporan masyarakat agar diproses secara adil dan transparan.

"Masalah hukum itu urusan APH, partai bukan ranahnya. Namun, kami seluruh pengurus dan kader diperintahkan untuk memantau dan mengawal proses pelaporan tersebut agar tidak menguap," tegasnya.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Gerindra, Bambang Haryadi, menjelaskan bahwa langkah berani ini diambil untuk membantu pemerintah dalam memberantas jaringan mafia minyak yang kerap merampas hak rakyat kecil.

Gerakan ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak oknum yang memanfaatkan BBM bersubsidi untuk kepentingan industri atau keuntungan pribadi secara ilegal. Dengan adanya peran aktif masyarakat, diharapkan distribusi BBM di Barito Utara dan seluruh Indonesia menjadi lebih tertib dan tepat guna.

RT