Rakor Inflasi, Mendagri Ingatkan Ancaman Pangan dan Dampak Konflik Global

Baca Lainnya :

• Dinkes Kalteng Gelar Apel Gabungan, Tekankan Disiplin dan Pola Hidup Sehat0
• HMI UPR dan Empat Komisariat Resmi Dilantik, Tekankan Soliditas dan Kekompakan0
• Stok Dexlite di Palangka Raya Langka, Antrean Mengular di Sejumlah SPBU0
• Perkuat Pengawasan, Direktur Utama Bank Kalteng Maslipansyah Terapkan Kebijakan Tanpa Toleransi ter0
• Operasi SAR Ditutup, Dua Korban Ditemukan Meninggal Dunia di Sungai Barito0

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Senin (6/4/2026).

Pemprov Kalteng diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko. Rakor ini juga membahas Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan, inflasi nasional Maret 2026 tercatat 0,41 persen (month to month) dengan inflasi tahunan sebesar 3,48 persen yang mulai melandai. Sementara Kalimantan Tengah mencatat inflasi tahunan sebesar 3,86 persen.

Inflasi bulanan dipicu kenaikan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sedangkan secara tahunan didorong sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.

Dalam arahannya, Mendagri menyoroti kerentanan sejumlah komoditas strategis, khususnya bawang merah. Ia meminta langkah konkret agar produksi tidak lagi bergantung pada satu daerah.

Pengendalian distribusi juga menjadi perhatian, terutama untuk komoditas daging, telur ayam ras, dan minyak goreng guna menjaga stabilitas harga di pasar.

Lebih jauh, Tito Karnavian mengingatkan dampak ketidakpastian global akibat konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang berpotensi menekan stabilitas ekonomi, termasuk inflasi daerah.

Ia meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan, mendorong swasembada, serta mempererat kerja sama antarwilayah.

“Pengawasan harus diperketat. Produk unggulan daerah harus diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri meskipun harga global meningkat,” tegasnya.

Rakor ini turut dihadiri Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Kepala BPOM RI, serta perwakilan kementerian/lembaga dan kepala daerah se-Indonesia.(Yz)