Tindak Lanjut Aksi Mahasiswa, Ketua DPRD Kalteng Koordinasi Intensif dengan Pangdam dan Kapolda

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM - Menindaklanjuti tuntutan aksi demonstrasi mahasiswa beberapa waktu lalu, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) secara resmi melakukan koordinasi dengan Pangdam XII/Tambun Bungai dan Kapolda Kalteng, dilansir dari media Sosial Facebook DPRD Kalteng yang tayang pada Selasa (7/4/2026).

Baca Lainnya :

• Rencana Gubernur Rekrut Mahasiswa Jadi Stafsus, HMI UPR: Harus Transparan dan Berbasis Kapasitas0
• WFH ASN Kalteng Resmi Jalan, Pemprov Tekan Biaya dan Pangkas Energi0
• Pj Sekda Kalteng Tegaskan Selama WFH Kinerja ASN Tidak Boleh Ikut Libur0
• Expo Kapuas 2026 Resmi Dibuka, Dorong Promosi UMKM dan Investasi0
• Tim Resmob Polres Kapuas Amankan Terduga Pencuri HP Milik PNS di Kapuas Barat0

Langkah ini merupakan bentuk komitmen lembaga legislatif dalam mengawal isu reformasi TNI serta menunjukkan solidaritas terhadap terduga kasus penyiraman air keras yang menimpa seorang aktivis di luar daerah.

Ketua DPRD Kalteng menyampaikan bahwa aspirasi mahasiswa terkait penguatan profesionalisme TNI dan penuntasan kasus kekerasan terhadap aktivis telah disampaikan langsung kepada pucuk pimpinan TNI-Polri di wilayah tersebut.

“Kami berdiri bersama mahasiswa untuk memastikan ruang demokrasi tetap aman. Koordinasi ini bertujuan memastikan bahwa semangat reformasi tetap terjaga dan tidak ada ruang bagi kekerasan terhadap aktivis, meskipun kejadian tersebut terjadi di luar wilayah Kalteng,” ujarnya.

Ia menegaskan, DPRD Kalteng akan terus mengawal perkembangan isu tersebut serta memastikan adanya komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Sementara itu, pihak Polda Kalteng dan jajaran Kodam XII/Tambun Bungai menyambut baik langkah proaktif DPRD. Mereka menegaskan komitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan serta menjamin keterbukaan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Koordinasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan aparat keamanan dalam menjaga kondusivitas daerah, sekaligus merespons aspirasi publik secara konstruktif.(Yz)