Wagub Kalteng bersama Ketua Dewan Komisioner OJK RI Tandatangani NPHD BAST Barang Milik Pemprov
Tim Redaksi

potretkalteng.com - JAKARTA - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia (RI) Mahendra Siregar menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Pemprov Kalteng kepada OJK RI, bertempat di Gedung OJK l, Menara Radius Prawiro, Jakarta, Selasa (5/3/2024). 

Wagub H. Edy Pratowo mengatakan bahwa Pemprov Kalteng telah memfasilitasi OJK Prov. Kalteng, agar dapat memanfaatkan salah satu aset milik Pemprov Kalteng sebagai gedung kantor melalui skema pinjam pakai sejak Desember 2018, yang baru dimanfaatkan optimal per bulan Juni 2020. Edy mengungkapkan dengan adanya pinjam pakai tersebut, OJK diharapkan mampu menjadi salah satu rekan Pemerintah Daerah, terutama dalam pengembangan ekonomi daerah.

Baca Lainnya :

• Inspektorat Daerah Kalteng Kirimkan APIP Ikuti Diklat Audit Investigatif di Jogja0
• Tingkatkan Kemampuan SDM, UPT PBAP Ujung Pandaran Kalteng Kunjungi BPBAP Situbondo0
• Bambang Purwanto Terus Kawal dan Perjuangkan Harga Pupuk Murah dan Mudah Bagi Petani di Indonesia 0
• Lindungi Ekosistem Laut, Bambang Purwanto Dukung Optimalisasi Pemberian Sanksi Administratif oleh KK0
• Sinergikan Program Pembangunan, Dislutkan Kalteng Ikuti Rakortekrenbang Regional I0

Dijelaskan Edy, pengembangan ekonomi daerah yang dimaksud antara lain pendampingan terhadap program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh wilayah Kalteng, Business Matching, pembinaan UMKM, serta berbagai kegiatan lainnya, termasuk pelaksanaan pengawasan dan pengembangan produk PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalteng, seperti Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) UMKM Berkah.

“Berkaca pada kerja sama tersebut, kami memberikan apresiasi kepada OJK Provinsi Kalimantan Tengah yang telah berkontribusi secara signifikan untuk mendorong program-program pengembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hibah berupa tanah dan gedung kantor OJK Provinsi merupakan bentuk keseriusan Pemprov Kalteng dalam mendukung pelaksanaan tugas OJK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2023”, jelasnya.

Diharapkan juga melalui kerjasama ini, OJK dapat memberikan pelindungan secara menyeluruh yang lebih baik lagi kepada masyarakat, mengingat masih banyaknya isu dan persoalan terkait produk jasa keuangan ilegal di Kalteng, seperti pinjaman dan investasi online ilegal, termasuk rentenir.

Selain itu, terhadap tantangan dalam sektor jasa Keuangan, seperti masih rendahnya literasi masyarakat, Wagub berharap dapat disikapi dengan penguatan berbagai sinergi dan kolaborasi bersama antara Pemprov dan OJK.(adv)

Mmckalteng