Anggota DPRD Katingan Soroti Biaya USG Bagi Pemegang SKTM di RSUD Mas Amsyar Kasongan

KASONGAN, POTRETKALTENG.COM – Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Budy Hermanto, menanggapi keluhan dari masyarakat mengenai kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mas Amsyar Kasongan yang tetap meminta biaya pemeriksaan USG meskipun pasien telah menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). 

Hal ini disampaikan oleh Budy Hermanto pada Rabu, 22 Januari 2025 ketika diwawancara oleh Media POTRET KALTENG melalui pesan WA.

Baca Lainnya :

• Mitigasi Bencana Dikalangan Pelajar, Program SPAB BPBD Balangan Kembali Digelar di SMPN 4 Awayan 0
• Komisi III DPRD Kalteng Apresiasi Inovasi Plt. Kadisdik dalam Memajukan Pendidikan0
• Kadis TPHP Kalteng Terima Kunjungan Bank Kalteng, Bahas Pembiayaan KUR untuk Pertanian0
• Polri Ungkap Tiga Kasus Besar Judi Online Sindikat Internasional : Sita Aset Rp61 Miliar0
• Kadis TPHP Kalimantan Tengah Terima Kunjungan Anggota DPD RI, Bahas Program Makan Bergizi Gratis0

Budy mengungkapkan bahwa SKTM seharusnya menjadi jaminan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. 

"Warga yang menggunakan SKTM tidak seharusnya dibebani biaya tambahan, terutama untuk pemeriksaan dasar seperti USG. Ini sangat memberatkan mereka yang sudah seharusnya dilindungi oleh program pemerintah," ujarnya.

Mengenai kebijakan rumah sakit yang tetap meminta biaya, Budy menyebutkan bahwa petugas RSUD Mas Amsyar Kasongan memberikan penjelasan bahwa biaya USG tetap harus dibayar meskipun pasien membawa SKTM. 

Menurut Budy, penjelasan ini perlu diklarifikasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, Budy mengunjungi RSUD Mas Amsyar Kasongan dan mencoba menemui dokter yang bertugas. Namun, ia tidak berhasil bertemu dengan dokter tersebut karena biasanya baru hadir sekitar pukul 11 pagi. 

"Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai manajemen waktu dan pelayanan di rumah sakit," ungkapnya.

Budy juga menyampaikan bahwa ia sudah berusaha menghubungi Direktur RSUD Mas Amsyar Kasongan, dr. Agnes Nissa Paulina, untuk meminta klarifikasi terkait masalah ini, namun belum mendapat respons. 

"Kami mengharapkan ada penjelasan yang jelas dari pihak manajemen rumah sakit terkait kebijakan ini. Jika tidak ditangani dengan baik, masalah ini bisa merugikan masyarakat, terutama mereka yang benar-benar membutuhkan pelayanan," tambahnya.

Sebagai langkah selanjutnya, Budy mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pelayanan di RSUD Mas Amsyar Kasongan. 

Menurutnya, rumah sakit tersebut harus memberikan pelayanan yang adil dan sesuai dengan harapan masyarakat, khususnya bagi warga yang tidak mampu.

"Kami tidak ingin rumah sakit ini menjadi sorotan karena pelayanan yang buruk. Rumah sakit harus memberikan pelayanan yang layak dan adil, sesuai dengan tujuan utama SKTM," tegasnya.

Yudha