- RSUD Kapuas Matangkan Akreditasi, Tim Internal Siap Hadapi Monitoring dan Evaluasi
- Sekda Kapuas Pimpin Pembahasan Penyesuaian Tarif Retribusi RPU, Fokus Tingkatkan Pelayanan
- Buka Rakerda APDESI, Agustiar Tegaskan Efisiensi Anggaran
- Pemprov Kalteng Dorong Sinergi Lintas Sektor melalui Kelurahan Siaga TBC
- Wakil Bupati Barito Timur Dorong Kepala Desa Implementasikan Hasil Rakerda APDESI Kalteng
- Korupsi BGN Memanas, Eks Wakil Kepala BGN Seret Anggota DPR hingga Eks Jenderal dalam Kasus MBG
- Pertamina Naikkan Harga Pertamax di Kalteng Jadi Rp16.950 per Liter, BBM Lain Tetap
- Demokrasi Harus Bermartabat, Bambang Serukan Aksi Damai dan Beretika
- Pemprov Kalteng Perkuat Pengendalian Inflasi, Waspadai Kenaikan Harga Cabai dan Bawang Merah
- Eko Sulistiono: Seluruh ASN Wajib Kelola Anggaran Sesuai Aturan
Bupati Kapuas Pimpin Rapat Persiapan Perkembangan Sekolah Rakyat Tahun 2025

Keterangan Gambar : PIMPIN - Bupati Kapuas, HM. Wiyatno, SP. Memimpin Rapat Persiapan Perkembangan Sekolah Rakyat Kabupaten Kapuas Tahun 2025
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Kapuas terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerataan pendidikan di wilayah pedesaan. Hal ini terlihat dalam rapat penting yang dipimpin langsung oleh Bupati Kapuas, HM. Wiyatno, SP., terkait persiapan perkembangan program Sekolah Rakyat (SR) Kabupaten Kapuas Tahun 2025. Rapat berlangsung pada Rabu (16/4/2025) di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas.
Rapat ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kapuas, Septedy, Kepala Dinas Sosial, Yan Marto, jajaran kepala OPD terkait, para camat, lurah, serta perwakilan instansi lainnya. Rapat ini menjadi bagian dari langkah persiapan untuk memaparkan kesiapan Kabupaten Kapuas dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat, yang akan dipresentasikan di hadapan Kementerian Sosial RIpada tanggal 21 April 2025.
Baca Lainnya :
- Gelar Forum MKKS, Pemkab Kapuas Perkuat Sinergi Dunia Pendidikan0
- Pemkab Kapuas Gelar Rapat Penentuan Lokasi Transmigrasi Lokal bagi Warga Terdampak Banjir0
- Ahmad Mujahidin Terpilih sebagai PAW Ketua Umum MUI Kapuas Periode 2025–20260
- Bupati Kapuas Gelar Halal Bihalal dan Lantik Pengurus Masjid Agung Al Mukarram Amanah serta PHBI0
- Dodo Terpilih Pimpin KORMI Kapuas Masa Bakti 2025–20290
Dalam arahannya, Bupati Wiyatno mengungkapkan bahwa Kabupaten Kapuas telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Desa Batuah, Kecamatan Basarang, sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperluas akses pendidikan di wilayah terpencil yang selama ini masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur.
“Penyediaan lahan ini adalah bentuk nyata keseriusan kita dalam meningkatkan kualitas pendidikan di desa. Sekolah Rakyat nantinya akan menjadi pusat layanan pendidikan sekaligus pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal,” jelas Wiyatno.
Ia menambahkan, program ini tidak hanya menyasar penyediaan pendidikan formal dari tingkat SD hingga SMA, tetapi juga bertujuan menciptakan pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mendukung pembangunan berbasis komunitas lokal.
Sekda Kapuas, Septedy, turut menyampaikan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat, tokoh adat, dan semua pihak terkait. Ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat bisa berjalan sesuai rencana dan menjadi pendorong peningkatan kualitas SDM di kawasan pedesaan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kapuas, Yan Marto, menjelaskan bahwa semua dokumen pendukung, termasuk legalitas lahan yang telah dinyatakan clear and clean, sedang dalam proses finalisasi untuk dipaparkan di Jakarta. Kapuas menjadi salah satu dari empat kabupaten di Kalimantan Tengah yang mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat, selain Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Kasongan.
“Ini adalah kehormatan sekaligus tantangan bagi Kabupaten Kapuas untuk menjadi bagian dari 100 titik program strategis nasional Sekolah Rakyat tahun 2025,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa seluruh fasilitas Sekolah Rakyat akan didanai oleh pemerintah pusat. Pemkab Kapuas hanya perlu menyiapkan lahan serta infrastruktur dasar menuju lokasi seperti badan jalan. Sementara untuk rekrutmen tenaga pendidik, akan menjadi bagian dari kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.
Dengan sinergi lintas sektor ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi simbol pembangunan pendidikan, tetapi juga tonggak penting dalam pemerataan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.-Heryadi
Berita Utama
-
Pertamina Naikkan Harga Pertamax di Kalteng Jadi Rp16.950 per Liter, BBM Lain Tetap
Pertamina Naikkan Harga Pertamax di Kalteng Jadi Rp16.950 per Liter, BBM Lain Tetap
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM — PT Pertamina (Persero) resmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) per Rabu, 10 . . .
-
Wakil Bupati Barito Timur Dorong Kepala Desa Implementasikan Hasil Rakerda APDESI Kalteng
Wakil Bupati Barito Timur Dorong Kepala Desa Implementasikan Hasil Rakerda APDESI Kalteng
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Wakil Bupati Barito Timur, Adi Mula Nakalelu, mendorong seluruh kepala desa (kades) di wilayahnya untuk segera mengimplementasikan . . .
-
Korupsi BGN Memanas, Eks Wakil Kepala BGN Seret Anggota DPR hingga Eks Jenderal dalam Kasus MBG
Korupsi BGN Memanas, Eks Wakil Kepala BGN Seret Anggota DPR hingga Eks Jenderal dalam Kasus MBG
JAKARTA, POTRETKALTENG.COM – Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah diusut aparat penegak hukum memasuki babak baru yang kian . . .
-
Pemprov Kalteng Dorong Sinergi Lintas Sektor melalui Kelurahan Siaga TBC
Pemprov Kalteng Dorong Sinergi Lintas Sektor melalui Kelurahan Siaga TBC
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mendukung pembentukan Kelurahan Siaga . . .
-
Buka Rakerda APDESI, Agustiar Tegaskan Efisiensi Anggaran
Buka Rakerda APDESI, Agustiar Tegaskan Efisiensi Anggaran
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Dialog Interaktif Dewan Pimpinan . . .

















