DPRD Kalteng Ingatkan Pemerintah Waspadai Lonjakan Harga dan Produk Kedaluwarsa Jelang Nataru 2026

Baca Lainnya :

• Reses di Bartim, Purdiono Serap Keluhan Warga Terkait Infrastruktur Dasar di Tiga Desa0
• Harga Cabai Anjlok, Petani Kapuas Terpaksa Buang Panen: Komisi II DPRD Kalteng Soroti Tata Niaga yan0
• Rencana Pembangunan Bendungan Muara Juloi Terancam Tertunda akibat Efisiensi Anggaran0
• DPRD Kalteng Minta Penjelasan Terbuka soal Antrean BBM yang Kian Panjang0
• Dewan Kalteng Minta Pemerataan Infrastruktur Kesehatan Diprioritaskan0

PALANGKARAYA,POTRETKALTENG.COM– Menyambut perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, DPRD Kalimantan Tengah menyoroti kemungkinan naiknya harga kebutuhan pokok serta meningkatnya peredaran barang yang sudah kedaluwarsa. Aktivitas belanja yang diprediksi melonjak menjelang akhir tahun dinilai berpotensi menimbulkan gejolak jika tidak diawasi secara serius.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, menjelaskan bahwa kenaikan harga biasanya terjadi akibat terganggunya ketersediaan pasokan atau meningkatnya konsumsi masyarakat. Ia menyebut perubahan kondisi cuaca yang memengaruhi distribusi barang juga menjadi salah satu faktor yang sering memicu ketidakstabilan suplai. Situasi ini umumnya kembali terulang setiap menjelang hari raya besar.

Menurut Sudarsono, khususnya pada masa pergantian musim, curah hujan yang ekstrem atau sebaliknya sangat minim dapat membuat pasokan menurun sehingga harga ikut terdongkrak. Hal serupa terjadi pada momentum Natal, Tahun Baru, Ramadan, maupun Idulfitri, ketika kebutuhan masyarakat otomatis meningkat. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu melakukan langkah antisipasi sejak dini untuk memastikan harga tetap terkendali.

Ia menekankan pentingnya campur tangan pemerintah melalui berbagai bentuk intervensi, seperti mengadakan pasar murah atau pasar penyeimbang untuk menjaga keterjangkauan harga. Selain itu, pengawasan terhadap barang kedaluwarsa harus diperketat agar masyarakat terhindar dari produk yang tidak layak konsumsi. Sudarsono berharap, upaya antisipatif dapat dilakukan lebih cepat sehingga gejolak harga dan peredaran produk bermasalah dapat diminimalisir menjelang Nataru 2026.(KL)