DPRD Kalteng Minta Penjelasan Terbuka soal Antrean BBM yang Kian Panjang

Baca Lainnya :

• Dewan Kalteng Minta Pemerataan Infrastruktur Kesehatan Diprioritaskan0
• DPRD Kalteng Serukan Percepatan Pembangunan Jalan Pertanian demi Tingkatkan Distribusi dan Kesejahte0
• DPRD Kalteng Sambut Baik Program Sekolah Rakyat, Tekankan Keterbukaan dan Peningkatan Kompetensi Gur0
• Pemuda Kalteng Didorong Perkuat Nilai Persatuan dan Budaya Gotong Royong0
• DPRD Serukan Penguatan Semangat Kebangsaan di Kalangan Generasi Muda0

PALANGKARAYA,POTRETKALTENG.COM– Dalam beberapa hari terakhir, antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kalimantan Tengah memanjang hingga berjam-jam. Banyak warga terpaksa menunggu lama bahkan berpindah ke SPBU lain demi mendapatkan BBM. Situasi ini menimbulkan keresahan karena belum ada penjelasan resmi mengenai penyebab gangguan pasokan tersebut.

Menanggapi kondisi ini, Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, meminta pemerintah daerah bersama Pertamina menyampaikan informasi secara terbuka terkait pemicu antrean panjang BBM. Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian agar tidak terus menebak-nebak penyebab kelangkaan yang terjadi di beberapa wilayah. “Saya sendiri merasakan sulitnya mendapatkan BBM ketika berada di daerah,” ungkapnya, Kamis (30/10/2025).

Purdiono menekankan bahwa transparansi sangat penting untuk mengetahui apakah masalah muncul karena distribusi, stok, atau faktor teknis lain. Tanpa penjelasan yang jelas, masyarakat berpotensi menyebarkan spekulasi yang dapat memperkeruh keadaan. Ia juga mengingatkan bahwa kelangkaan BBM dapat berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, terutama bagi warga yang menggantungkan penghasilan pada penggunaan bahan bakar setiap hari.

DPRD Kalteng, lanjutnya, akan segera meminta klarifikasi resmi dari Pertamina dan instansi terkait untuk memastikan permasalahan ini bisa ditangani dengan cepat. Ia berharap adanya langkah konkret agar pasokan kembali normal dan tidak mengganggu roda perekonomian di daerah. “Dampaknya bisa sangat besar jika terus dibiarkan, maka diperlukan data dan penjelasan resmi sehingga solusi dapat segera diambil,” tutupnya.(KL)