Kepala DP3APPKB Kalteng Paparkan Implementasi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan serta Anak dal

PALANGKARAYA,

POTRETKALTENG.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial se-Provinsi Kalimantan Tengah, yang digelar di Ballroom Best Western Hotel Palangka Raya pada Kamis (7/11/2024).

Baca Lainnya :

• Dislutkan Kalteng Gelar Rakor Program dan Sinkronisasi Data Kelautan dan Perikanan Se-Kalteng 20240
• Kepala BPSDM Prov. Kalteng Hadiri Rakornas BPSDM 2024, Tekankan Pentingnya Pengembangan SDM Berkuali0
• Pelatihan PKD dan BMD Resmi Ditutup, Tingkatkan Kompetensi Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah0
• Dinas Ketahanan Pangan Prov Kalteng Gelar Rakor Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar0
• Kepala Disbudpar Kalteng: MTQ VII KORPRI Tingkat Nasional Sebagai Peluang untuk Promosikan Kalteng0

Dalam kesempatan tersebut, Linae memaparkan Implementasi Pelaksanaan Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Ia menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh DP3APPKB dalam memberikan dukungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban konflik atau bencana. Salah satunya adalah pemberian dukungan psikologis awal untuk korban, yang jika diperlukan, akan dilanjutkan dengan trauma healing oleh psikolog klinis.

“Dinas P3APPKB juga memberikan bantuan khusus untuk perempuan yang menjadi korban konflik atau bencana, guna memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang sesuai,” ujar Linae.

Linae juga menekankan pentingnya pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberdayaan perempuan di tingkat desa. Program ini bertujuan mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa atau kelurahan.

“Melalui pengembangan DRPPA, kami berharap dapat menciptakan pembangunan yang berbasis kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan serta anak, sejalan dengan visi pembangunan nasional. Program ini juga mendukung pencapaian lima isu prioritas PPPA dan SDGs Desa,” jelas Linae.

Hingga saat ini, sudah terdapat 11 kabupaten/kota dengan 23 desa/kelurahan yang telah mengimplementasikan program DRPPA. Ini merupakan langkah konkret untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak di Kalimantan Tengah.

Selain itu, Linae juga memperkenalkan program baru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, yaitu Ruang Bersama Merah Putih untuk Perempuan dan Anak. Program ini merupakan gerakan masyarakat yang melibatkan berbagai pihak—baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, lembaga masyarakat, dan organisasi keagamaan—untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak serta memperkuat rasa kebangsaan.

“Program Ruang Bersama Merah Putih bertujuan menciptakan solusi bersama dalam menghadapi tantangan yang dihadapi perempuan dan anak, serta memupuk kebersamaan dalam pembangunan bangsa,” tambahnya.

Acara ini dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala OPD terkait, serta Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Kalteng. Sebagai narasumber, turut hadir Ketua Tim Subdit Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Ditjen Polpum Kemendagri RI dan Kabagbinops Polda Kalteng.(yin)

mmc kalteng