Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gunung Mas, Herbert Y Asin, Targetkan Perbaikan Jalan Kota Kuala Kuru

Baca Lainnya :

• Cegah Ilegal Fishing, Ditpolairud Polda Kalteng Edukasi Nelayan0
• Dekat Dengan Masyarakat, Ditpolairud Polda Kalteng Ajak Anak-Anak Membaca0
• Damkar Palangkaraya Bekali 36 Mahasiswa Mapala0
• Sekda Kota Palangka Raya Lepas Pejabat Yang Memasuki Purna Tugas0
• Peringati Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke 76, Polda Kalteng Gelar Balap Sepeda dan Fun Bike0

KUALA KURUN, POTRETKALTENG.COM – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gunung Mas, Herbert Y Asin, menegaskan pihaknya akan mendorong pemerintah daerah menjadikan perbaikan jalan di dalam Kota Kuala Kurun sebagai salah satu program prioritas pada tahun anggaran 2027. Menurutnya, peningkatan kualitas infrastruktur jalan diperlukan untuk mendukung aktivitas masyarakat.

"Kami pastikan bahwa perbaikan jalan dalam kota itu menjadi salah satu program prioritas pada tahun 2027," ujar Herbert, Senin (29/6/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah ruas jalan di Kota Kuala Kurun seperti Jalan Diponegoro, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Brigjen Katamso, dan beberapa ruas lainnya mulai mengalami kerusakan. Sebagian jalan telah berusia lebih dari lima tahun sehingga membutuhkan pengaspalan ulang. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah sementara hanya mampu melakukan penambalan lubang melalui sistem swakelola.

Selain jalan di kawasan perkotaan, Herbert juga menyoroti kondisi infrastruktur di wilayah Zona III yang meliputi Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Damang Batu, dan Miri Manasa. Menurutnya, sejumlah ruas jalan kabupaten dan jembatan kayu di kawasan tersebut memerlukan perhatian serius karena mengalami kerusakan dan terdampak tingginya aktivitas kendaraan bermuatan berat.

Herbert mengatakan DPRD bersama pemerintah daerah akan terus memperjuangkan peningkatan anggaran infrastruktur setelah melihat arah kebijakan APBN tahun depan. Ia berharap upaya tersebut dapat diikuti percepatan perbaikan jalan dan jembatan, termasuk melalui pemanfaatan alat berat yang telah diadakan pemerintah daerah untuk menekan biaya pemeliharaan dan mempercepat penanganan kerusakan infrastruktur.

ZR