Pembangunan Jangka Menengah Berorientasi Pancasila

Oleh: Nazwar, S. Fil. I., M. Phil. (Penulis Lepas Lintas Jogja Sumatera)

"Pancasila maning, Pancasila maning" (artinya: lagi-lagi Pancasila), demikian kiranya ungkapan yang paling mungkin terlontar ketika membincang Pancasila. Suatu yang berganda, satu sisi dipuji namun pada saat yang sama terdapat menempatkannya pada posisi kontroversi. Terkadang terdengar tajam terutama pada ranah penerapannya. Terlebih lantaran berbagai isu yang menerpa Pancasila dengan BPIP (Badan Penguatan Ideologi Pancasila) sebagai 'lakonnya yang santer terdengung dewasa ini.

Sebagai ideologi dalam bernegara Indonesia, Pancasila menjadi pemahaman yang menginspirasi berbagai tindakan dalam berkehidupan. Berbagai tindakan dalam berkehidupan negara Indonesia terejawantah dalam pemahaman bersama berupa Pancasila. Baik dalam pemahaman beragama, bersosial, ekonomi adalah Pancasila.

Baca Lainnya :

• H. Abdul Rasyid Tolak Dinasti Sabran: Suara Baru untuk Kalteng0
• Jadi Dalang Pemortalan Lahan, Seorang Oknum Kades Diamankan Polisi0
• Dilantik Jadi Ketua Karang Taruna Teweh Timur,Jonedi Optimis Dapat Tingkatkan Kualitas Generasi Muda0
• DPR Nurul Iman: Ruang Diskusi Kreatif di Kasongan0
• Damkar Angkat Bicara Setelah Dituding Tidak Sigap Oleh Mantan Dewan Dalam Kebakaran Gereja Maranatha0

Sayangnya, Pancasila terkadang menjadi abai pada rahan orientasi. Pembangunan berbagai sektor dalam bernegara tidak menjadikan Pancasila sebagai orientasi. Sehingga perlu reorientasi dalam perencanaan pembangunan negara dalam skala regional dan nasional.

Pembangunan nasional orientatif Pancasila adalah keniscayaan bagi kehidupan bersama. Selain dalam menyikapi setiap perbedaan yang ada, juga bersifat pemersatu. Orientatif bercorak Pancasila dalam bernegara Indonesia telah final. Tersisa dalam diskursus tersebut adalah penerapannya yang kadang menimbulkan kritik.

Pembangunan Jangka Menengah yaitu sejak dimulai tahun 2020, kini 2024 berarti telah memasuki masa akhir pelaksanaan. Perbaikan berbagai kesalahan dan kekurangan serta peningkatan kualitas ke arah yang lebih baik adalah di antara langkah yang sudah tidak diragukan lagi akan kebutuhan terhadap; reorientasi adalah solusinya. Menjadikan Pancasila sebagai arah pembangunan yang jelas dan secara sungguh-sungguh terencana. Hal tersebut dapat dipahami dalam lima poin orientatif berupa nilai-nilai filosofis Pancasila berikut di bawah ini.

Sila pertama, pembangunan adalah berorientasi pada Pancasila berarti menjadikan pembangunan senantiasa perpemahaman ketuhanan, bukan mengawang-awang atau tidak boleh lepas dari unsur ini. Pembangunan dengan pemahaman ketuhanan tidak melepaskan unsur tersebut sebagai bagian terutama orientasi. Perlu pertimbangan unsur ketuhanan dalam setiap langkah pembangunan nasional.

Artinya, jika pembangunan semata materialistik misalnya hanya berprinsip pada pembangunan fisik seperti gedung, infrastruktur dan lain sebagainya dengan mengabaikan unsur ketuhanan maka jelas bertentangan dan termasuk jika makna ketuhanan tersebut diselewengkan dari keesaannya atau terhadap unsur spiritual yang melekat padanya; sudah barang tentu justru akan menghadirkan persoalan.

Sila kedua dari keempat sila lainnya menuntut pembangunan berorientasi pada kemanusiaan. Hal ini penting untuk digarisbawahi mengingat banyak pembangunan yang mengorbankan unsur kemanusiaan bahkan sosial. Berbagai negara dengan klaim kemajuan tingkat tinggi menjadi bukti konsekuensi pembangunan yang mengabaikan nilai dalam sila kedua Pancasila menimbulkan persoalan seperti fenomena "homeless", gelandangan dan pemukiman yang jauh dari keadilan dan keberadaban.

Sila ketiga persatuan berupa NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah orientasi yang dalam pembangunan nasional. Bunyi persatuan Indonesia  meliputi pembangunan berorientasi pada antisipasi separatisme, pemberontakan terhadap negara dan berbagai bentuk perpecahan lain.

Sila keempat keyakyatan yang terpimpin dalam hikmat dan kebijaksanaan adalah poin penting dalam Pancasila. Selain nilai keilmuan dalam arti menjunjung tinggi semangat pendidikan, hikmah dan kebijaksanaan yang terwujud secara simbolik dalam bentuk permusyawaratan perwakilan merupakan penerapan pembanguan yang berientasi Pancasila. Memperhatikan unsur hikmah dan kebijaksanaan dalam pembangunan nasional bersifat urgen agar setiap langkah dapat berjalan baik dan bukan justru menghasilkan persoalan.

Sila kelima keadilan sebagai puncak dari orientasi pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Agar makna "seluruh" di sini tidak menjadi selamanya misteri, penting melihat sila ini berkaitan dengan sila-sila sebelumnya dan begitu pun sebaliknya. Kata seluruh yang menjadi objek dari orientasi keadilan tidak semata terpatok kepada fisik atau materi. Kita semua perlu mencerahkan pemahaman selain hakikat keadilan, juga sasaran keadilan sosial dapat bersifat nilai yang berarti sosialitas maupun hubungan sosial dalam bermasyarakat.

Perencanaan pembangunan orientatif adalah penting selain pertimbangan kejelasan arah pembangunan juga mengembalikan dan menempatkan kembali Pancasila secara semestinya serta menjauhkan diskursus bernada krotversial dan memicu benturan dengan agama atau paham kebijaksanaan. Pembangunan nasional tidak hanya bertumpu pada slogan-slogan kemajuan namun pembangunan nasional dapat betul-betul terencana sesuai dengan ideologi negara kita, Pancasila.