Pemkot Palangka Raya Perpanjang Penghapusan Denda PBB-P2 hingga Akhir September 2025

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM — Pemerintah Kota Palangka Raya kembali memberikan keringanan bagi warganya dengan memperpanjang masa penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 30 September 2025. Kebijakan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) sebagai upaya mendorong masyarakat melunasi kewajiban pajak daerah.

Kepala BPPRD Palangka Raya, Emi Abriyani, menjelaskan bahwa perpanjangan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Fairid Naparin dan Wakil Wali Kota Achmad Zaini. Sebelumnya, masa penghapusan denda hanya berlaku sampai 30 Juni 2025. Langkah ini sekaligus menjadi hadiah dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-68 Kota Palangka Raya.

Baca Lainnya :

• Wakil Bupati Hadiri Pengesahan Raperda Perubahan APBD 2025, Pemerintah Katingan Tegaskan Komitmen Ak0
• DPRD Katingan Sahkan Raperda Perubahan APBD Tahun 2025, Wujud Sinergi Pemerintah dan Legislatif0
• Reses DPRD Katingan Jadi Wadah Penguatan Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat0
• DPRD Kabupaten Katingan Tegaskan Komitmen Sinergi Pembangunan Melalui Agenda Reses Tahun 20250
• Diduga Selewengkan DD dan ADD, Kejari Katingan Tahan Mantan Kades Tewang Papari0

Emi mengimbau masyarakat agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut, karena setelah batas waktu berakhir, denda akan kembali diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda selama periode program masih berlangsung.

Ia menambahkan bahwa pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan kota. “Melalui kepatuhan membayar pajak, masyarakat turut berkontribusi terhadap kemajuan Palangka Raya, baik dari sisi infrastruktur maupun layanan publik,” ujar Emi.

RH