Perkuat Perlindungan Korban Kekerasan, DP3APPKB Kalteng Gelar Pelatihan SIMFONI PPA

PALANGKARAYA,

Baca Lainnya :

• Komisi III DPRD Gumas Lakukan Kunjungan Konsolidasi di Dua Dinas Provinsi0
• Pemprov Kalteng Serahkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 ke DPRD0
• DPRD Kalteng Gelar Rapat Paripurna Kelima Masa Persidangan III Tahun 20250
• Agenda DPRD Kalteng Fokus Bahas Raperda dan Persiapan Anggaran Perubahan0
• Banmus DPRD Kalteng Tetapkan Jadwal dan Agenda Dewan Juni 20250

POTRETKALTENG.COM– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) terus berkomitmen memperkuat sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan.

Sebagai bentuk konkret dari komitmen tersebut, DP3APPKB Provinsi Kalteng menyelenggarakan Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan menggunakan aplikasi SIMFONI PPA. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, dimulai pada Senin (14/7/2025), bertempat di Royal Crown, lantai 3 Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya.

Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas petugas layanan, operator, dan admin di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dalam mengoperasikan aplikasi SIMFONI PPA—sebuah sistem digital yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terintegrasi.

Kepala DP3APPKB Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sistem data yang akurat, terkini, dan terstruktur sebagai dasar dalam perumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

“Data adalah fondasi dari kebijakan yang adil dan tepat sasaran. Melalui SIMFONI PPA, kita tidak hanya mencatat angka, tetapi juga menangkap kondisi nyata di lapangan secara detail, mulai dari profil korban, jenis kekerasan, hingga lokasi dan pelaku,” ujar Linae.

Ia juga mengungkapkan bahwa pengelolaan data masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta kurangnya koordinasi antar lembaga.

“Kami berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi seluruh peserta dalam pengelolaan sistem. Dengan begitu, proses pencatatan dan pelaporan bisa dilakukan secara maksimal, cepat, dan real-time,” tambahnya.

Linae juga mengajak seluruh peserta untuk menjadi garda terdepan dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Kalimantan Tengah.

“Mari kita pastikan tidak ada korban kekerasan yang terabaikan. Dengan data yang kuat, kita bisa memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh dan responsif,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Jumrah, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat regulasi nasional serta kebutuhan daerah untuk memiliki sistem informasi yang lebih akurat dalam menangani kasus kekerasan.

Pelatihan ini merujuk pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Sebanyak 29 peserta dari DP3APPKB provinsi, kabupaten/kota, serta unit layanan teknis turut ambil bagian dalam pelatihan ini.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan para admin dan operator SIMFONI mampu mencatat dan melaporkan kasus kekerasan secara digital dengan benar dan terukur, guna mendukung penyusunan kebijakan serta pengambilan keputusan yang tepat,” ungkap Jumrah.

Para peserta juga mendapatkan pembekalan dari berbagai narasumber berkompeten, di antaranya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI, Ditreskrimum Renakta Polda Kalteng, Dewan Adat Dayak, praktisi psikologi, serta pranata komputer dari DP3APPKB Kalteng.

Melalui metode pelatihan berbasis praktik dan diskusi, peserta diajak memahami pentingnya pendekatan berbasis korban dan peran strategis data dalam menjamin keadilan serta perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan dan anak.(yin)

mmc kalteng