Prioritas Perubahan APBD Diarahkan Selesaikan Program Wajib

Baca Lainnya :

• DPRD: Fasilitas dari Anggaran Daerah Wajib Dijaga Bersama0
• Wiwin Susanto: Fasilitas Daerah Harus Dimanfaatkan Maksimal0
• DPRD Katingan Ingatkan Pemerintah Jangan Abaikan Aset Daerah0
• Prestasi DWP Jadi Motivasi Tingkatkan Daya Saing Katingan0
• Marwan: Kerja Keras dan Kekompakan DWP Katingan Patut Dicontoh0

KUALA KURUN, POTRETKALTENG.COM - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyampaikan sejumlah saran strategis ke pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat, terkait perubahan APBD tahun 2025.

"Kami minta agar prioritas perubahan APBD itu bisa diarahkan pada penyelesaian program wajib seperti gaji dan tunjangan ASN," kata Juru Bicara Banggar DPRD Kabupaten Gumas Charles Frengki, Senin, 8 September 2025.

Selain itu, prioritas perubahan APBD juga digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur dasar, penyediaan layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, sekolah rakyat, kesehatan, maupun ketahanan pangan.

"Setiap perangkat daerah harus bisa menyusun dan menyempurnakan anggaran secara terukur, agar program serta kegiatan yang dapat diusulkan dapat melahirkan hasil yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan diselesaikan pada tahun anggaran berjalan," terangnya.

Dia berharap, anggaran perubahan yang disetujui bersama dapat direalisasikan sesuai dengan target capaian indikator kinerja, agar setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan selaras, baik itu dengan dokumen perencanaan daerah, maupun visi misi Kabupaten Gumas.

"Kami juga ingin anggaran perubahan APBD 2025 selaras dengan arahan strategis dari pemerintah pusat, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

Lalu banggar DPRD juga mendorong pemkab, agar menyiapkan skema jangka pendek sebagai upaya antisipasi keterlambatan transfer dana pemerintah dari pusat, mengingat ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat.

"Perlu juga dilakukan pemantauan ketat terhadap realisasi belanja hingga triwulan IV, agar likuiditas anggaran tetap terkendali," tegas Politisi Partai Golkar ini.

Pada kesempatan ini, dia juga menyarankan agar mengambil langkah konkret untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, melalui penertiban pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta evaluasi potensi pajak baru.

"Kami juga ingin dilakukan upaya pembentukan perseroan daerah untuk perkebunan sawit, agar memberi kontribusi signifikan ke PAD," pungkasnya. 

(Red)