BPBPK Kalteng Rapat Virtual bahas Standar Minimal Logistik dan Peralatan Penanggulangan bencana

PALANGKARAYA,

POTRETKALTENG.com – Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah (BPBPK Kalteng) turut serta dalam rapat virtual yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (13/11/2024). Rapat ini membahas tentang Standar Minimal Kebutuhan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana yang harus dipenuhi oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di seluruh Indonesia. Rapat ini diikuti oleh perwakilan BPBD dari provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

Baca Lainnya :

• Dinas Lingkungan Hidup Kalteng Gelar Bimtek Pendidikan Lingkungan untuk Pengenalan anekaragam Hayati0
• Kepala Dinas TPHP Kalteng Terima Kunjungan RRI, Bahas Program Swasembada Pangan0
• BKD Provinsi Kalimantan Tengah Gelar Seleksi Terbuka JPT Pratama Tahun 20240
• Dinkes Kalteng Gelar Pertemuan Pemantauan dan Evaluasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat0
• Kadis TPHP Kalteng Terima Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2024 dari DJPb Kalteng0

Penetapan Standar Minimal Logistik dan Peralatan untuk Kesiapsiagaan Bencana

Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB, Nadhirah Seha Nur, dalam arahannya menekankan pentingnya keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana. Ia menjelaskan bahwa standar minimal logistik dan peralatan harus dipenuhi dan diperbarui setiap lima tahun sekali. Setelah standar minimal ini terpenuhi, pemerintah pusat dan daerah dapat menambah kebutuhan logistik dan peralatan sesuai dengan kebutuhan yang lebih spesifik untuk pencegahan bencana.

“Tujuan dari penetapan standar minimal ini adalah untuk menciptakan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini penting untuk memastikan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan terorganisir,” ujar Nadhirah.

Prioritas Kebutuhan Logistik dan Peralatan untuk BPBD Daerah

Nadhirah juga menguraikan dua prioritas utama dalam hal logistik dan peralatan yang harus dimiliki oleh BPBD daerah. Prioritas pertama mencakup makanan siap saji, paket perlengkapan keluarga, matras, dan selimut. Sedangkan prioritas kedua terdiri dari paket sandang, terpal, perlengkapan balita, perlengkapan sekolah, paket kebersihan keluarga, dan kantong jenazah.

Selain itu, Nadhirah menjelaskan jenis peralatan yang harus disiapkan untuk penanggulangan bencana, seperti tenda pengungsi, velbed, genset, light tower portable, serta kendaraan penyelamat, seperti mobil dapur lapangan, mobil pick-up, dan mobil toilet. Semua peralatan ini disesuaikan dengan data pengungsi yang terdampak serta jumlah kecamatan yang terlibat dalam bencana.

“Peralatan seperti tenda pengungsi dan genset harus disesuaikan dengan data pengungsi dan korban terdampak, sedangkan peralatan lainnya, seperti mobil rescue dan motor trail, disesuaikan dengan jumlah kecamatan yang ada,” tambahnya.

Komitmen Daerah dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBPK Kalteng, Alpius Patanan, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyatakan pentingnya rapat ini bagi daerah untuk mendapatkan panduan dalam menghitung dan mempersiapkan kebutuhan minimal logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Alpius juga menegaskan bahwa BPBPK Kalteng akan menindaklanjuti hasil rapat ini dengan BPBD kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.

“Rapat ini memberikan arah yang jelas bagi daerah untuk menyusun anggaran dan mempersiapkan logistik serta peralatan yang dibutuhkan. Kami akan bekerja sama dengan BPBD kabupaten/kota untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana yang akan datang,” ujar Alpius.

Kesiapan Daerah dalam Menghadapi Bencana

Nadhirah juga menekankan pentingnya komitmen dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Ia berharap dengan adanya standarisasi logistik dan peralatan ini, daerah dapat segera menganggarkan dan mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk penanggulangan bencana pada tahun 2025. “Dengan adanya standar ini, diharapkan daerah dapat lebih siap dalam menghadapi bencana, dengan peralatan yang sudah tersedia dan dapat digunakan segera saat darurat,” jelas Nadhirah.

Rapat ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Hal ini juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah.(yin)

mmc kalteng