- RSUD Kapuas Matangkan Akreditasi, Tim Internal Siap Hadapi Monitoring dan Evaluasi
- Sekda Kapuas Pimpin Pembahasan Penyesuaian Tarif Retribusi RPU, Fokus Tingkatkan Pelayanan
- Buka Rakerda APDESI, Agustiar Tegaskan Efisiensi Anggaran
- Pemprov Kalteng Dorong Sinergi Lintas Sektor melalui Kelurahan Siaga TBC
- Wakil Bupati Barito Timur Dorong Kepala Desa Implementasikan Hasil Rakerda APDESI Kalteng
- Korupsi BGN Memanas, Eks Wakil Kepala BGN Seret Anggota DPR hingga Eks Jenderal dalam Kasus MBG
- Pertamina Naikkan Harga Pertamax di Kalteng Jadi Rp16.950 per Liter, BBM Lain Tetap
- Demokrasi Harus Bermartabat, Bambang Serukan Aksi Damai dan Beretika
- Pemprov Kalteng Perkuat Pengendalian Inflasi, Waspadai Kenaikan Harga Cabai dan Bawang Merah
- Eko Sulistiono: Seluruh ASN Wajib Kelola Anggaran Sesuai Aturan
Buka Rakerda APDESI, Agustiar Tegaskan Efisiensi Anggaran

Keterangan Gambar : Pembukaan Raperda APDESI Kalteng 2026.(Foto: Yariyanto)
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Dialog Interaktif Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (10/6/2026). Pembukaan kegiatan ditandai dengan penabuhan katambung.
Baca Lainnya :
- Hadir di Acara Televisi, Dirlantas Polda Kalteng Ajak Masyarakat Bijak Berlalu Lintas0
- Kepala Bank Indonesia Provinsi Kalteng Dikukuhkan, Pemprov Siap Nantikan Kolaborasi0
- Kapolda Kalteng Terima Audiensi Keluarga Besar Putra Putri Polri Kalteng0
- Kepala BPSDM Provinsi Kalteng Buka Pelatihan Government Transformation Academy Tahun 20220
- DLH Kota Palangkaraya Rayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Car Free Day0
Dalam sambutannya, Gubernur meminta seluruh kepala desa di Kalimantan Tengah untuk berperan aktif dalam menyukseskan berbagai program strategis Pemerintah Pusat. Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Cetak Sawah Rakyat, serta program Cek Kesehatan Gratis.
Menurut Agustiar, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada dukungan dan keterlibatan pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti kondisi efisiensi anggaran yang menyebabkan APBD Kalimantan Tengah Tahun 2026 turun menjadi sekitar Rp5,4 triliun dari sebelumnya Rp10,2 triliun. Meski demikian, Pemprov Kalteng tetap berkomitmen menjalankan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Informasi mengenai penurunan APBD dan komitmen Pemprov terhadap program prioritas juga telah beberapa kali disampaikan Gubernur dalam berbagai agenda resmi.
“Di tengah efisiensi, kami tetap melaksanakan program strategis Kartu Huma Betang Sejahtera, fokus juga pada pembangunan pedesaan,” ujarnya.
Agustiar menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan publik, melainkan memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Jangan hanya menghabiskan anggaran. Tempatkan momentum ini sebaik-baiknya. Saya yakin apabila seluruh kepala desa bergerak bersama, maka Kalimantan Tengah akan berkembang menjadi daerah yang maju, berkah, dan sejahtera,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Ahmad Zabadi, mengatakan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjadi instrumen pemerataan ekonomi dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus menekan angka kemiskinan.
Ketua DPD APDESI Kalimantan Tengah, Seger Satria, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menyebut Rakerda dan dialog interaktif ini diikuti oleh 652 kepala desa dari berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap desa-desa di Kalimantan Tengah semakin maju, mandiri, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, unsur Forkopimda, perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi RI, pengurus DPP APDESI, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah atau yang mewakili, serta kepala perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya. (Yz)
Berita Utama
-
Pertamina Naikkan Harga Pertamax di Kalteng Jadi Rp16.950 per Liter, BBM Lain Tetap
Pertamina Naikkan Harga Pertamax di Kalteng Jadi Rp16.950 per Liter, BBM Lain Tetap
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM — PT Pertamina (Persero) resmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) per Rabu, 10 . . .
-
Wakil Bupati Barito Timur Dorong Kepala Desa Implementasikan Hasil Rakerda APDESI Kalteng
Wakil Bupati Barito Timur Dorong Kepala Desa Implementasikan Hasil Rakerda APDESI Kalteng
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Wakil Bupati Barito Timur, Adi Mula Nakalelu, mendorong seluruh kepala desa (kades) di wilayahnya untuk segera mengimplementasikan . . .
-
Korupsi BGN Memanas, Eks Wakil Kepala BGN Seret Anggota DPR hingga Eks Jenderal dalam Kasus MBG
Korupsi BGN Memanas, Eks Wakil Kepala BGN Seret Anggota DPR hingga Eks Jenderal dalam Kasus MBG
JAKARTA, POTRETKALTENG.COM – Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah diusut aparat penegak hukum memasuki babak baru yang kian . . .
-
Pemprov Kalteng Dorong Sinergi Lintas Sektor melalui Kelurahan Siaga TBC
Pemprov Kalteng Dorong Sinergi Lintas Sektor melalui Kelurahan Siaga TBC
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mendukung pembentukan Kelurahan Siaga . . .
-
Buka Rakerda APDESI, Agustiar Tegaskan Efisiensi Anggaran
Buka Rakerda APDESI, Agustiar Tegaskan Efisiensi Anggaran
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Dialog Interaktif Dewan Pimpinan . . .
















