Budy Hermanto Dorong Pemerintah Daerah Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih di Katingan

KATINGAN, POTRETKALTENG.COM– Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Budy Hermanto, menyerukan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih (Kopdes) di seluruh desa dan kelurahan di wilayahnya. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif, melainkan harus tanggap terhadap peluang program nasional yang diluncurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Program tersebut menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Katingan, dari 161 desa dan kelurahan, baru sekitar 3,11 persen yang berhasil membentuk koperasi. “Angka ini sangat rendah dan perlu perhatian serius agar Katingan tidak tertinggal,” ujar Budy Hermanto, Senin (18/8/2025).

Baca Lainnya :

• Budy Hermanto Dorong Pemerintah Daerah Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih di Katingan0
• Bahas Pemberdayaan Sosial, DPRD Katingan Jalin Komunikasi dengan Dinas Sosial Palangka Raya0
• Sinergi Antar Daerah, Dinas Sosial Palangka Raya Terima Kunjungan DPRD Katingan0
• DPRD Katingan Kunjungi Dinas Sosial Palangka Raya, Bahas Implementasi Sekolah Rakyat0
• DPRD Katingan Kunjungi Dinas Sosial Palangka Raya, Bahas Implementasi Sekolah Rakyat0

Ia menjelaskan, pembentukan koperasi dilakukan melalui Musyawarah Desa atau Kelurahan dengan kepala desa atau lurah bertindak sebagai Ketua Dewan Pengawas. Pemerintah daerah diharapkan aktif mendampingi masyarakat dalam proses legalitas dan pengesahan koperasi melalui notaris serta Kementerian Hukum dan HAM.

Budy juga menekankan bahwa koperasi yang telah terbentuk akan mendapatkan akses pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan tenor enam tahun dan bunga ringan. Skema tersebut diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi produktif di pedesaan.

Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kabupaten Katingan telah menerbitkan surat instruksi percepatan pembentukan koperasi bernomor 400.10.5.2/259/DPMD/V/2025. Budy menegaskan, kolaborasi lintas sektor antara Pemkab, kecamatan, dan desa menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program nasional ini.

RH