Bupati Lamandau Bantah Isu Jual Beli Proyek

LAMANDAU, POTRETKALTENG.COM  – Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, memberikan klarifikasi terkait isu dugaan jual beli proyek yang beredar di sejumlah media lokal. Ia membantah keras tudingan tersebut dan menyatakan bahwa pemberitaan yang dimuat tidak berdasar serta cenderung menyerang secara pribadi.

Baca Lainnya :

• DPRD Ingatkan Inovasi Daerah Harus Berdampak Nyata ke Masyarakat0
• HIPMI Kalteng Gelar MUSDA XVIII, Dorong Sinergi Pengusaha Muda dan Pemerintah Daerah0
• Bupati Kapuas Dorong Pemerataan Pembangunan Hingga Seluruh Desa0
• Plh Sekda Barsel Pimpin Rapat Persiapan Bajar UMKM: Dorong Sinergi dan Kreativitas Pelaku Usaha Loka0
• Pemkab Kapuas Dukung Penuh Pelatihan Paralegal, Wakil Bupati: Desa Harus Melek Hukum0

Dalam keterangannya kepada awak media, Minggu (28/7), Bupati yang akrab disapa Rizky Mahodenk ini menegaskan bahwa tuduhan tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan dari pihak-pihak tertentu yang tidak lagi memiliki akses terhadap kebijakan pembangunan di wilayahnya.

"Ini bukan soal jual beli proyek. Tidak ada praktik seperti itu di lingkungan Pemkab Lamandau. Pemberitaan itu saya nilai ditulis oleh orang yang sedang sakit hati atau kecewa karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan," ujar Rizky.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan langkah hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap nama baik pribadi dan institusi. Menurutnya, pemberitaan yang tidak berimbang dan tidak mengedepankan konfirmasi dapat menciptakan opini negatif di masyarakat.

"Saya akan pelajari lebih lanjut. Jika ditemukan unsur fitnah atau pencemaran nama baik, saya tidak segan menempuh jalur hukum," tambahnya.

Menanggapi hal ini, sejumlah pihak mendorong agar semua informasi yang beredar tetap diklarifikasi secara terbuka dan profesional. Masyarakat diharapkan tidak langsung terpengaruh oleh pemberitaan yang belum diverifikasi secara menyeluruh.

Sementara itu, media yang pertama kali memuat isu tersebut belum memberikan tanggapan atas klarifikasi dari pihak Bupati. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi yang diajukan terkait dugaan pelanggaran yang dimaksud.

Kasus ini menyoroti pentingnya akurasi dan keberimbangan dalam penyajian informasi kepada publik, sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalisme yang mengedepankan kepentingan masyarakat dan perlindungan terhadap semua pihak.

RT