Ketua DPC GMNI Palangka Raya Tolak Kenaikan PPN 12%, Sebut Berdampak Merugikan Masyarakat

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Ketua DPC GMNI Palangka Raya, Bung Pebriyanto, menyuarakan penolakan keras terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Menurut Pebriyanto, kenaikan ini tidak hanya akan memberikan dampak langsung pada harga barang, tetapi juga dapat merugikan pengusaha menengah ke bawah dan menurunkan daya beli masyarakat.

Dalam keterangan yang diberikan, Pebriyanto menjelaskan bahwa kenaikan 1% pada tarif PPN sebenarnya berpengaruh jauh lebih besar dari yang terlihat. 

Baca Lainnya :

• Rahmat Hamka Apresiasi Forum Pemuda Kalteng Dalam Membangun Wirausaha Muda0
• Polda Kalteng Beberkan Peran Tersangka H Dalam Pembunuhan Supir Oleh Brigadir AK0
• Jelang Nataru, Basarnas Palangka Raya Gelar Apel Siaga SAR 20240
• Kepala BKD Prov. Kalteng Harap Sinergi yang Lebih Kuat Antara Pemkot dan Provinsi Pasca Pelantikan0
• Pj. Walikota Palangka Raya Akhmad Husain Buka Musda Ke-X MUI: Ajak Ulama Perkuat Harmoni dan Pembang0

“Kenaikan 1% dari 11% menjadi 12% itu sebenarnya berpengaruh sekitar 9% pada harga barang. Sebagai contoh, barang yang awalnya berharga Rp 11.000 dengan pajak 11% akan naik menjadi Rp 12.000 dengan pajak 12%. Perhitungan proporsional menunjukkan bahwa selisihnya mencapai 9,09%,” paparnya.

Pebriyanto juga mengkritik ketidakjelasan mengenai jenis barang yang akan dikenakan PPN 12%, yang dikhawatirkan dapat membebani pengusaha kecil dan menengah. 

"Pengusaha menengah ke bawah mungkin terpaksa menurunkan kualitas produk mereka atau menaikkan harga untuk menutupi beban pajak yang lebih tinggi. Ini jelas akan berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin menurun, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengangguran di Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kenaikan PPN ini akan memicu inflasi yang lebih tinggi, yang akan memperburuk keadaan ekonomi di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi. 

"Kenaikan PPN ini jelas akan meningkatkan inflasi. Ini adalah isu yang sangat serius yang harus kita perhatikan bersama," tambah Pebriyanto.

Pebriyanto juga menyoroti bahwa dengan kenaikan tarif PPN menjadi 12%, Indonesia akan menjadi negara dengan PPN tertinggi di Asia, namun dengan upah terendah. 

"Kita akan menjadi negara dengan PPN tertinggi di Asia, namun dengan upah yang jauh di bawah standar. Ini adalah ketimpangan yang sangat jelas," tegasnya, sambil mengajak masyarakat untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan ini.

Di akhir pernyataannya, Bung Pebriyanto dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap kebijakan kenaikan PPN dan meminta pemerintah untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia. 

"Hidup rakyat Indonesia, Merdeka!" serunya.

Penolakan terhadap rencana kenaikan PPN ini terus bergema di kalangan berbagai kalangan, dengan harapan pemerintah dapat menemukan solusi yang lebih adil dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

RT