Ketua RT, Ustadz hingga Damang Bakal Terima Insentif Kartu Huma Betang Sejahtera

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mematangkan langkah strategis dalam memperluas manfaat Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS).

Baca Lainnya :

• Disdagperin Kalteng Gandeng Kejati, Perkuat Pendampingan Hukum dan Kendali Inflasi 20260
• Tercatat 30 Ribu Aduan Masuk, Pemprov Kalteng Perketat Verifikasi KHBS0
• Gubernur Agustiar Pastikan Warga Kalteng Sekolah, Berobat, dan Sejahtera0
• Legislator DPRD Kalteng Dorong Pelatihan Keterampilan0
• Kalteng Dapat Rp400 Miliar dan 8 Bus Rumah Sakit Keliling0

 Kali ini, sasaran program tak hanya masyarakat kurang mampu, tetapi juga para pelayan masyarakat dan tokoh agama.

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, mengungkapkan bahwa proses verifikasi dan validasi data penerima insentif sedang dikebut agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

“Kita ingin datanya akurat. Insentif ini berbasis jabatan atau peran sosial di masyarakat,” ujarnya usai Rapat Koordinasi KHBS di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Kamis (26/02/2026). 

Siapa Saja yang Masuk Daftar?

Kelompok penerima mencakup ustadz, ustazah, marbot masjid, pendeta, pastor, guru sekolah minggu, mantir, damang, hingga Ketua RT dan RW. Mereka dinilai memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial, pelayanan keagamaan, dan ketertiban lingkungan.

Menariknya, skema ini berbeda dari bantuan sosial (bansos) berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Insentif diberikan karena jabatan atau kontribusi sosial, bukan semata kondisi ekonomi.

Namun demikian, jika penerima juga terdaftar sebagai warga tidak mampu dalam DTSEN, mereka tetap berpeluang mendapatkan bantuan sosial tunai lainnya melalui program KHBS.

Leonard menegaskan, kebijakan ini lahir dari efisiensi anggaran internal yang cukup signifikan. Pemprov memangkas biaya perjalanan dinas, konsumsi, hingga rapat-rapat di hotel, lalu mengalihkannya menjadi belanja yang langsung menyentuh masyarakat.

“Fokus kita manfaat nyata. Anggaran harus terasa langsung dampaknya bagi masyarakat,” tegasnya.

Besaran insentif masih dalam tahap perhitungan dan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta hasil koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Dengan validasi yang terus dimatangkan, insentif bagi para tokoh agama dan pelayan masyarakat di Kalteng kini memasuki tahap krusial. Publik pun menanti kepastian waktu pencairan dan nominal yang akan diterima. (Yz)