Syauqie Sentil Ketimpangan Infrastruktur di Kalteng Dihadapan Menteri PU

Baca Lainnya :

• Adv Suriansyah Halim Layangkan Somasi kepada Bupati Kotim Terkait Pelantikan Kadis Disbudpar0
• Bupati Kapuas Beri Arahan pada Rakor Pendidikan Evaluasi 2025 dan Rencana Program 20260
• Pemkab Kapuas Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Melalui Asistensi Standar Pelayanan0
• Operasi Zebra Mansinam di Kaimana Resmi Dimulai, TNI dan Subdenpom XVIII/1-3 Turut Dilibatkan0
• Sinergi Subdenpom XVIII/1-3 dan Pemkab Kaimana Diperkuat Melalui Kunjungan DanSubdenpom Baru0

JAKARTA, POTRETKALTENG.COM - Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum di Kompleks Parlemen, Senin (17/11/25), berlangsung panas ketika anggota Komisi V dari Dapil Kalimantan Tengah, Muhammad Syauqie, menyampaikan kritik tajam terkait ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah.

Syauqie membuka pernyataannya dengan mengapresiasi kinerja Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi riil di Kalimantan Tengah justru sangat memprihatinkan.

Menurut data yang disampaikannya, Kalimantan Tengah saat ini merupakan provinsi dengan jalan nasional rusak terpanjang di Indonesia, mencapai 191,56 kilometer. Selain itu, terdapat 185,20 kilometer jalan berstatus agregat pada tujuh ruas, jalan beraspal selebar enam meter sepanjang 552,86 kilometer, 76 titik rawan longsor di sepuluh ruas, serta enam ruas rawan banjir.

Syauqie menilai kondisi tersebut menjadi bukti ketimpangan pembangunan yang harus segera ditangani pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa jalan rusak di Kalteng berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Yang lebih mengejutkan, ungkap Syauqie, anggaran pembangunan jalan nasional untuk Kalimantan Tengah dalam APBN 2026 tercatat nihil. Anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum hanya dialokasikan untuk kegiatan reservasi jembatan, jalan, dan pengawasan, tanpa alokasi khusus untuk penanganan jalan nasional yang rusak berat.

Ia menyoroti fakta bahwa banyak ruas jalan nasional di Kalteng “telah berubah menjadi bubur”, namun tak mendapat anggaran perbaikan.

Di hadapan Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo, Syauqie menegaskan bahwa Kalimantan Tengah seharusnya memperoleh perhatian yang sama seperti daerah lain. Ia meminta Dirjen Bina Marga dan Menteri Pekerjaan Umum memastikan tidak ada lagi ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah.

“Kalau Kalteng juga Indonesia, maka tidak boleh ada perlakuan berbeda. Kami meminta perhatian khusus dan tindakan nyata,” tegas Syauqie menutup pernyataannya.

RT