Akses ke Lahan Masih Terbatas, Sutik Minta Pemerintah Percepat Pembangunan Jalan Pertanian

Baca Lainnya :

• DPRD Kalteng Ingatkan Pemerintah Waspadai Lonjakan Harga dan Produk Kedaluwarsa Jelang Nataru 20260
• Reses di Bartim, Purdiono Serap Keluhan Warga Terkait Infrastruktur Dasar di Tiga Desa0
• Harga Cabai Anjlok, Petani Kapuas Terpaksa Buang Panen: Komisi II DPRD Kalteng Soroti Tata Niaga yan0
• Rencana Pembangunan Bendungan Muara Juloi Terancam Tertunda akibat Efisiensi Anggaran0
• DPRD Kalteng Minta Penjelasan Terbuka soal Antrean BBM yang Kian Panjang0

PALANGKARAYA,POTRETKALTENG.COM– Permasalahan sulitnya akses menuju lahan pertanian kembali mencuat dalam reses Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Sutik, di wilayah Kotawaringin Timur dan Seruyan. Masyarakat yang ditemuinya menyampaikan bahwa buruknya infrastruktur jalan menjadi hambatan utama dalam mengangkut hasil panen, sehingga biaya operasional petani semakin tinggi.

Sutik menjelaskan bahwa hingga saat ini banyak petani belum bisa membawa hasil panen menggunakan kendaraan darat karena jalan menuju lahan masih belum tersedia atau kondisinya rusak berat. Akibatnya, mereka harus memanfaatkan kelotok kecil melalui jalur sungai atau parit, dengan kapasitas angkut yang minim. Cara ini membuat ongkos distribusi melonjak, bahkan mencapai Rp25.000 untuk satu karung hasil panen.

Ia menilai persoalan ini berbanding terbalik dengan upaya pemerintah pusat yang sedang mendorong peningkatan produksi pangan. Tanpa dukungan akses jalan yang layak, kata Sutik, hasil panen sulit keluar dari area pertanian dan petani justru terjebak pada biaya tinggi yang menurunkan pendapatan mereka. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan provinsi memberikan perhatian serius terhadap pembangunan jalan pertanian.

Lebih jauh, ia menyebut wilayah yang paling terdampak adalah daerah Samuda di Kotawaringin Timur, yang selama ini menjadi salah satu lokasi pengembangan sektor pertanian. Meskipun kelompok tani telah menerima bantuan alat pertanian seperti mesin panen, traktor, dan alat penggilingan dari pemerintah pusat, manfaatnya belum maksimal karena akses menuju lahan tidak mendukung penggunaan alat-alat tersebut.

Sutik menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat harus segera dilakukan agar pembangunan akses jalan dapat dipercepat. Ia berharap sinergi anggaran dan program dapat membuka jalur pertanian secara optimal, sehingga beban petani berkurang dan produksi pangan daerah dapat terus meningkat.(KL)