Redenominasi Rupiah Tak Ganggu Daya Beli, DPRD Kalteng Bambang Irawan: Hanya Ubah Nominal, Bukan Nil

Baca Lainnya :

• Legislator Kalteng Ingatkan Risiko Genangan pada Program Cetak Sawah Baru di Musim Hujan0
• Akses ke Lahan Masih Terbatas, Sutik Minta Pemerintah Percepat Pembangunan Jalan Pertanian0
• DPRD Kalteng Ingatkan Pemerintah Waspadai Lonjakan Harga dan Produk Kedaluwarsa Jelang Nataru 20260
• Reses di Bartim, Purdiono Serap Keluhan Warga Terkait Infrastruktur Dasar di Tiga Desa0
• Harga Cabai Anjlok, Petani Kapuas Terpaksa Buang Panen: Komisi II DPRD Kalteng Soroti Tata Niaga yan0

PALANGKARAYA,POTRETKALTENG.COM– Rencana pengurangan nol pada mata uang rupiah atau redenominasi, yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029, mendapat tanggapan dari DPRD Kalimantan Tengah. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan menimbulkan inflasi maupun mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat.

Menurut Bambang, redenominasi hanya menyederhanakan penulisan nominal uang tanpa mengubah nilai riilnya. “Kebijakan ini tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Nilai uang tetap sama, hanya nominalnya yang berubah,” ujarnya, Kamis (13/11/2025). Ia mencontohkan, seribu rupiah yang diubah menjadi satu rupiah tetap memiliki daya beli yang sama, sehingga harga barang dan jasa tidak terpengaruh.

Ia menambahkan, jika harga barang saat ini Rp10.000, setelah redenominasi tetap bernilai sama, hanya ditulis dengan angka baru Rp10. Menurutnya, kekhawatiran masyarakat tentang inflasi akibat perubahan nominal uang seharusnya tidak berlebihan. “Redenominasi justru membantu menyederhanakan angka-angka besar, membuat administrasi lebih efisien, dan mengurangi persepsi inflasi semu,” jelasnya.

Bambang juga memastikan seluruh sektor akan menyesuaikan secara otomatis, termasuk administrasi, gaji pegawai, dan transaksi ekspor-impor. “Misalnya gaji Rp2.000.000 dengan nominal lama, di nominal baru tinggal Rp2.000. Nilainya tetap sama. Semua transaksi juga akan mengikuti nilai tukar yang sudah disesuaikan,” tambahnya.

Legislator dari PDIP ini menekankan pentingnya pelaksanaan redenominasi dengan hati-hati dan disertai sosialisasi yang memadai. “Redenominasi bukan pemangkasan nilai uang, tapi pembenahan sistem agar ekonomi lebih efisien dan transparan. Jika dijalankan dengan benar, masyarakat akan merasakan manfaatnya,” pungkas Bambang.(KL)